Pemerintah Indonesia terus berupaya merespons potensi penerapan tarif tinggi oleh Amerika Serikat (AS) melalui serangkaian negosiasi dan langkah strategis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diadakan secara virtual, Sri Mulyani memaparkan lima jurus utama yang menjadi andalan Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global, terutama dari kebijakan perdagangan AS.

• Penyesuaian Tarif Bea Masuk Selektif: Pemerintah mempertimbangkan penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk tertentu yang berasal dari AS. Langkah ini diambil secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan kepentingan industri dalam negeri.
• Peningkatan Impor dari AS: Indonesia berupaya meningkatkan impor komoditas strategis dari AS, seperti minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi tinggi, serta produk pertanian yang belum mampu diproduksi secara optimal di dalam negeri. Diversifikasi sumber impor ini diharapkan dapat mempererat hubungan ekonomi bilateral.
• Reformasi Perpajakan dan Kepabeanan: Pemerintah terus melakukan reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing ekonomi nasional. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada investor asing, termasuk dari AS.
• Penyesuaian Non-Tariff Measures: Indonesia melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap langkah-langkah non-tarif, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, dan Pertimbangan Teknis (Pertek) di berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mengurangi hambatan perdagangan.
• Penguatan Trade Remedies: Pemerintah akan memperkuat kebijakan penanggulangan banjir barang impor melalui penerapan trade remedies secara responsif dan cepat. Langkah ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil dan memastikan persaingan yang sehat di pasar domestik.

Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh kebijakan dan reformasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi, dan memastikan keberlanjutan APBN. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin dialog konstruktif dengan AS dan negara-negara mitra lainnya dalam rangka menciptakan sistem perdagangan global yang adil dan saling menguntungkan.