Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah secara resmi mengusulkan dua bidang lahan strategis sebagai kandidat kuat lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Heri Kardono, mengungkapkan bahwa kedua lahan yang diajukan berlokasi di Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, dan Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo. Masing-masing lahan memiliki luas yang cukup signifikan, yaitu 5,1 hektar dan 5,3 hektar. Usulan ini telah melalui tahap verifikasi berkas administrasi oleh Kementerian Sosial, dan saat ini menunggu penilaian lebih lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan lokasi yang paling sesuai untuk pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk gedung asrama dan ruang kelas.

"Kami berharap lahan di Karanggedong yang akan dipilih, mengingat lokasinya yang sentral di Temanggung. Lokasi ini akan memudahkan akses bagi siswa dari berbagai wilayah," ujar Heri Kardono.

Kedua lahan tersebut saat ini dalam kondisi berupa kebun dan tidak terdapat bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini berarti pembangunan gedung baru akan dilakukan dari awal, karena tidak ada fasilitas yang dapat direvitalisasi. Pemerintah Kabupaten Temanggung berharap pembangunan dapat dimulai secepatnya, dengan target operasional pada tahun 2026.

Program Sekolah Rakyat ini nantinya akan menampung siswa dari Sentra Terpadu Kartini. Peningkatan kapasitas sangat dibutuhkan karena jumlah siswa yang ada saat ini sudah melebihi daya tampung. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung juga berperan aktif dalam sosialisasi program dan seleksi administratif calon siswa, dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 17.000 warga Temanggung berusia 15-21 tahun yang memenuhi kriteria dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sentra Terpadu Kartini akan menjadi pusat pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA, dengan rencana pembukaan pendaftaran siswa pada bulan Juli 2025. Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial ini akan membuka dua kelas dengan kapasitas masing-masing 25 siswa.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh biaya operasional, termasuk penyediaan seragam, buku, dan pembangunan gedung, akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 53 lokasi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia siap menerima siswa baru pada Juli 2025.

Prioritas utama penerimaan adalah masyarakat miskin ekstrem atau Desil 1 yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSE). Jika kuota untuk Desil 1 belum terpenuhi, penerimaan akan diperluas ke kelompok Desil 2 dan Desil 3. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung 1.000 siswa untuk setiap jenjang (SD, SMP, dan SMA).

Proses rekrutmen siswa akan meliputi beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara, dengan penerimaan dijadwalkan pada akhir April 2025. Kurikulum untuk Sekolah Rakyat akan disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sedangkan tenaga pengajar akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah berencana merekrut sebanyak 60.000 guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat, dengan proses rekrutmen yang juga akan dimulai pada akhir April 2025.