Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keputusannya melakukan perjalanan ke luar negeri saat periode libur Lebaran Idul Fitri 2025. Anggota partai Nasdem ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih jika Mendagri, Wamendagri, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat memahami situasinya.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya siap menerima segala keputusan dari Bapak Mendagri," ungkap Lucky, menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pernyataan ini menyusul pernyataan Mendagri Tito Karnavian mengenai potensi sanksi bagi Lucky Hakim yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyebutkan beberapa opsi pembinaan yang mungkin diterapkan, termasuk program magang selama dua bulan di lingkungan Kemendagri. "Jika ketidaktahuan kepala daerah tentang aturan cuti ini terbukti benar, maka sanksi yang lebih ringan seperti pembinaan akan dipertimbangkan," jelas Tito dalam keterangannya di Jakarta.

Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang menjadi sorotan setelah foto-fotonya beredar di media sosial. Foto-foto tersebut menampilkan Lucky di berbagai lokasi di Jepang dan bahkan sempat diunggah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui akun TikTok pribadinya.

Lucky juga menjelaskan kronologi kegiatannya selama libur Lebaran. Ia mengadakan open house di Pendopo Kantor Bupati Indramayu pada hari Lebaran, diikuti dengan patroli jalanan untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Setelah itu, pada H+2 Lebaran, ia berangkat ke Jepang hingga tanggal 7, dan pada tanggal 8, ia kembali bertugas seperti biasa, termasuk mengunjungi desa-desa yang terdampak banjir rob di Eretan.

Sebelumnya, Lucky Hakim telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat Indramayu, atas kontroversi yang timbul akibat perjalanannya tersebut.