Rayen Pono Adukan Ahmad Dhani ke MKD DPR Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Jakarta - Penyanyi Rayen Pono secara resmi melaporkan anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etika. Pelaporan ini terkait dengan tindakan Ahmad Dhani yang diduga memplesetkan nama Rayen Pono, yang dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap marga keluarga besarnya.

"Kami hadir di MKD untuk menyampaikan berkas pengaduan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI Komisi X," ujar Rayen Pono usai menyampaikan berkas laporan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Rayen Pono menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusannya dalam menanggapi pernyataan Ahmad Dhani. Ia menekankan bahwa sebagai seorang anggota DPR, Ahmad Dhani memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga etika dan perilaku.

Kilas Balik Perjalanan Politik Ahmad Dhani

Ahmad Dhani, yang dikenal sebagai musisi ternama, memang bukan nama baru dalam dunia politik. Sebelum terpilih menjadi anggota DPR, ia telah beberapa kali mencoba peruntungannya dalam kontestasi politik.

Berikut adalah catatan singkat kiprah politik Ahmad Dhani:

• Pilpres 2014: Mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
• Pilbup Bekasi 2016: Mencalonkan diri sebagai wakil bupati Bekasi, berpasangan dengan Sa'duddin. Namun, pasangan ini kalah dengan perolehan 309.205 suara.
• Pemilu 2019: Mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Timur I, tetapi tidak terpilih.
• Pilpres 2024: Kembali mendukung Prabowo Subianto, kali ini berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.
• Pemilu 2024: Terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Timur I dengan perolehan 134.227 suara.

Terpilihnya Ahmad Dhani sebagai anggota DPR periode 2024-2029 membuka babak baru dalam karir politiknya. Namun, belum genap setahun menjabat, ia harus menghadapi aduan dari Rayen Pono terkait dugaan pelanggaran etik. Kasus ini tentu menjadi sorotan dan akan menentukan bagaimana MKD DPR menyikapi perilaku seorang wakil rakyat yang juga dikenal sebagai tokoh publik.