Suzuki Respons Wacana Relaksasi TKDN yang Diusulkan Presiden Prabowo
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan wacana untuk melakukan relaksasi terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Usulan ini muncul di tengah upaya berbagai industri otomotif dalam negeri yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi bahkan melampaui standar TKDN yang berlaku.
Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta. Beliau menekankan pentingnya realistis dalam penerapan TKDN agar industri nasional tetap kompetitif di kancah global. Prabowo menilai, pemaksaan TKDN justru dapat merugikan daya saing Indonesia. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai relaksasi yang diusulkan belum diungkapkan secara detail.
Menanggapi wacana tersebut, Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, menyatakan bahwa saat ini Suzuki Indonesia fokus pada produksi untuk pasar domestik dan ekspor. Ia menjelaskan bahwa sekitar 80% komponen mobil Suzuki yang diproduksi di Indonesia saat ini telah menggunakan komponen lokal. Bahkan, produk-produk tersebut juga diekspor ke berbagai negara.
Suzuki, lanjut Donny, memiliki komitmen yang kuat terhadap investasi dalam penggunaan komponen lokal. Perusahaan juga aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah, seperti pengembangan kendaraan rendah emisi karbon (LCEV), serta berkontribusi di bidang pendidikan.
Berikut adalah point penting yang disampaikan oleh Donny Saputra:
- Fokus pada produksi untuk pasar domestik dan ekspor
- 80% komponen mobil Suzuki menggunakan komponen lokal
- Komitmen terhadap investasi komponen lokal
- Partisipasi dalam program kendaraan rendah emisi karbon (LCEV)
- Kontribusi di bidang pendidikan
Donny menambahkan bahwa Suzuki memilih untuk memantau perkembangan lebih lanjut terkait wacana relaksasi TKDN tersebut. Ia meyakini bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi investasi yang telah ada di dalam negeri dan memberikan arahan terbaik bagi produksi barang di Indonesia. Meskipun saat ini baru berupa pernyataan, Suzuki percaya pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah strategis terkait hal ini.