TNI Tegaskan Tak Ada Unsur Represif dalam Keterlibatan di Kampus

markdown Maraknya pemberitaan mengenai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus akhir-akhir ini, mendapatkan tanggapan langsung dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025), Kristomei menegaskan bahwa tidak ada instruksi bagi prajurit TNI untuk bertindak represif atau melakukan intimidasi terhadap pihak kampus, termasuk mahasiswa.

"Tidak ada perintah, saya ulangi, tidak ada perintah kita untuk represif," tegas Kristomei, menepis anggapan yang berkembang di masyarakat. Ia juga menambahkan, "Tidak ada perintah kita untuk mengintimidasi, apalagi mencampuri urusan internal kampus." Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai spekulasi yang muncul terkait peran TNI di lingkungan akademik.

Kapuspen menilai bahwa isu negatif yang menyudutkan TNI terkait kehadirannya di kampus merupakan masalah yang dibesar-besarkan. Menurutnya, TNI tidak memiliki masalah dengan mahasiswa maupun pihak kampus. Justru, kerja sama antara TNI dan perguruan tinggi telah lama terjalin dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kristomei mencontohkan, prajurit TNI mendapatkan pelatihan di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai bekal untuk kompi pertanian. Selain itu, TNI juga aktif menggandeng akademisi untuk mengembangkan teknologi pertahanan, seperti radar, drone, dan senjata.

"Terus masalahnya dimana? Kemudian, kami juga diminta, ingat ya, kami juga diminta untuk melatih bela negara, wawasan kebangsaan yang meminta siapa? Kampus," tanya Kristomei, menekankan bahwa keterlibatan TNI di kampus seringkali atas permintaan pihak kampus itu sendiri. Ia mempertanyakan mengapa narasi yang berkembang saat ini justru menggambarkan TNI dan mahasiswa seolah-olah berhadap-hadapan dan bermusuhan.

Lebih lanjut, Kapuspen menduga adanya upaya untuk mendelegitimasi pemerintah dengan cara membesar-besarkan isu TNI masuk kampus. Ia menyoroti potensi adanya pihak-pihak yang ingin membenturkan TNI dengan mahasiswa, mengingat sistem pertahanan Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta. Jika TNI dan rakyat, termasuk mahasiswa, terpisah, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) akan terganggu.

"Nah ini apakah ada unsur mendelegitimasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta,” kata Kristomei.

Oleh karena itu, Kristomei mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pihak kampus, untuk berpikir logis dan meluruskan narasi yang keliru tersebut. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama akan potensi ancaman terhadap sistem pertahanan negara.

Menjelaskan kehadiran bintara pembina desa (babinsa) di kegiatan kampus baru-baru ini, Kapuspen menegaskan bahwa hal itu bukan untuk memata-matai atau mengintimidasi, melainkan untuk memonitor wilayah. Tugas ini dianggap penting sebagai persiapan menghadapi potensi perang gerilya atau perang berlarut. Babinsa bertugas mendata potensi sumber daya di wilayahnya, termasuk jumlah penduduk, keberadaan bengkel yang dapat digunakan untuk perbaikan senjata, dan ahli mesiu.

"Dia mendata berapa perempuannya, laki-lakinya, di mana ada bengkel yang bisa dijadikan tempat perbaikan senjata, di mana ada ahli yang memang ahli mesiu. Seorang babinsa harus bisa menguasai itu, dia memonitoring wilayah, sehingga apabila terjadi perang tidak aneh lagi dan masyarakat sudah kenal, Ini, lho, babinsanya,” jelas Kristomei.

Isu mengenai TNI masuk kampus mencuat setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 20 Maret 2025. Salah satu pemicunya adalah nota kesepahaman antara Universitas Udayana (Unud) dan TNI Angkatan Darat (AD) pada 5 Maret 2025 yang bertajuk “Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.”

Selain itu, pada 14 April 2025, seorang pria berseragam TNI mendatangi diskusi mahasiswa di UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, yang membahas tema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik.” Pria tersebut, yang belakangan diketahui bernama Sertu Rokiman, menanyakan identitas peserta dan tema diskusi.

Kejadian serupa juga terjadi di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada 16 April 2025, di mana sejumlah anggota TNI hadir di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) saat mahasiswa menggelar konsolidasi nasional untuk membahas isu kebangsaan. Rektorat UI menyatakan tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara tersebut.

Meskipun demikian, TNI menegaskan bahwa tidak ada intimidasi terhadap kegiatan kemahasiswaan dan menganggap kampus sebagai mitra strategis. "Tidak ada perintah. Kerja sama kampus dengan TNI sudah sering dilakukan. Tidak ada intimidasi. Kampus itu mitra strategis,” pungkas Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi.