Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan penundaan pelaksanaan Muktamar untuk memilih ketua umum baru. Semula dijadwalkan pada April 2025, kini agenda penting tersebut direncanakan akan berlangsung antara Agustus hingga September 2025.

Keputusan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah jadwal keberangkatan haji. Menurut Mardiono, banyak kader PPP yang dijadwalkan berangkat haji pada awal Mei 2025, tepat setelah jadwal awal Muktamar. Keberangkatan para kader ini dikhawatirkan akan mengurangi kuorum peserta Muktamar, sehingga pelaksanaan ditunda demi memastikan partisipasi maksimal.

"Akhir April itu sudah ada kloter pertama berangkat haji di Mei tanggal 2. Masalahnya itu kader-kader kami banyak yang berangkat haji, banyak juga yang berangkat haji. Sehingga nanti muktamarnya tidak akan kuorum, dengan pertimbangan itu maka ya ini kita tunggu dulu," ujar Mardiono di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Mardiono menjelaskan bahwa masa jabatan kepengurusan PPP saat ini masih berlaku hingga Desember 2025. Oleh karena itu, partai menargetkan pelaksanaan Muktamar sebelum akhir tahun, dengan perkiraan waktu antara Agustus atau September.

Saat ditanya mengenai potensi nama-nama yang akan bersaing dalam Muktamar, Mardiono enggan memberikan rincian. Ia hanya menegaskan bahwa PPP terbuka bagi kandidat baik dari internal maupun eksternal partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), mengungkapkan bahwa para ketua majelis telah mendesak agar Muktamar dipercepat. Rommy mengatakan, para ketua majelis mengusulkan agar Muktamar diadakan pada Januari atau Februari 2025. Namun, surat permintaan yang dikirimkan ke DPP PPP hingga saat ini belum mendapatkan respons. Rommy juga menambahkan bahwa para pimpinan majelis telah menyerukan percepatan Muktamar sejak beberapa bulan lalu, tetapi Plt Ketua Umum terus menunda dengan berbagai alasan.