Maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di berbagai daerah, mendapatkan sorotan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Komisi VII DPRD, Evita Nursanty, secara tegas mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam menindak ormas-ormas yang terbukti melakukan tindakan premanisme.

"Negara tidak boleh kalah dengan premanisme," tegas Evita dalam keterangan persnya, Kamis (24/4/2025). Ia menambahkan, tindakan pemerasan, main hakim sendiri, dan kekerasan, termasuk terhadap aparat penegak hukum, adalah pelanggaran hukum yang serius dan mencederai rasa aman masyarakat. Evita menyoroti praktik sejumlah ormas yang meminta 'jatah' atau uang keamanan kepada pelaku industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, ada indikasi ormas yang memaksa terlibat dalam proyek-proyek swasta di kawasan industri. Praktik pemalakan berkedok sumbangan ini, menurutnya, merupakan bentuk pemerasan dan pungutan liar (pungli) yang sangat membebani dunia usaha.

Evita menegaskan, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aksi-aksi premanisme ini harus ditertibkan karena merugikan lingkungan industri dan mengganggu kenyamanan serta keamanan warga. Ia juga menyoroti kasus pembakaran mobil polisi yang dilakukan oleh anggota ormas di Jawa Barat, sebagai bentuk pelecehan terhadap aparat penegak hukum. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa ada ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan justru mengancam stabilitas nasional. Seharusnya, keberadaan ormas menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial, bukan menjadi sumber keresahan publik. Jika ada ormas yang justru menjadi ancaman bagi rakyat, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan pembubaran jika diperlukan.

Evita menambahkan, pemerintah perlu meninjau ulang eksistensi dan pengawasan terhadap ormas-ormas yang kerap berbuat onar dan melanggar hukum. Negara harus memastikan bahwa organisasi masyarakat tidak menjadi sarang kekerasan yang justru mengganggu stabilitas dan kenyamanan warga. Sebelumnya, aksi premanisme ormas kembali menjadi sorotan setelah terjadi pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

Selain itu, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, juga menyoroti tindakan ormas yang diduga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Ia menilai, aksi semacam ini membahayakan iklim investasi dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. "Permasalahan ormas dan premanisme ormas itu perlu segera dilakukan tindakan yang nyata dan tegas oleh pemerintah Indonesia," ujar Eddy.

Berikut point-point penting dari pernyataan Evita Nursanty:

• Negara tidak boleh kalah oleh premanisme.
• Ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial.
• Pemerintah perlu meninjau ulang eksistensi dan pengawasan terhadap ormas.
• Tindakan tegas harus diberikan kepada ormas yang melanggar hukum.