Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penyaluran dana sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Inisiatif pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, mendapat dukungan positif dari OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi solusi efektif dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di daerah-daerah terpencil.

"Kami akan terus memantau langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank Himbara terkait penyaluran dana ini. Prioritas utama adalah menjaga prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik," ujar Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).

OJK juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan dalam aspek lain yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem UMKM yang selama ini dinilai masih kurang optimal. Mahendra Siregar menambahkan, penguatan ekosistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Pengawasan ketat dari OJK diharapkan dapat memastikan bahwa penyaluran dana oleh bank-bank BUMN benar-benar menyasar UMKM dan masyarakat desa di daerah terpencil, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, sebelumnya menjelaskan bahwa modal usaha untuk Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Himbara. Pemerintah pusat akan memberikan jaminan terhadap pinjaman tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran cicilan pinjaman dari Himbara akan dilakukan dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun atau lebih, menggunakan dana desa. Riza Patria menegaskan bahwa pendanaan awal akan berasal dari APBN.

Menurut perkiraan Riza Patria, kebutuhan dana untuk pembentukan dan operasional satu Koperasi Desa Merah Putih berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar, tergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing koperasi dan desa.

Pentingnya Pengawasan OJK

Kehadiran OJK dalam mengawasi penyaluran dana Himbara ke Koperasi Desa Merah Putih menjadi krusial karena beberapa alasan:

• Manajemen Risiko: Memastikan bank-bank Himbara menerapkan prinsip manajemen risiko yang tepat dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini termasuk analisis kelayakan usaha, penilaian risiko kredit, dan mitigasi potensi gagal bayar.
• Tata Kelola yang Baik: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini mencakup struktur organisasi yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, dan pengawasan internal yang efektif.
• Penyaluran Tepat Sasaran: Memastikan dana benar-benar disalurkan kepada UMKM dan masyarakat desa yang membutuhkan. OJK dapat memantau proses identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, dan penyaluran dana secara langsung.
• Penggunaan Dana yang Produktif: Mendorong Koperasi Desa Merah Putih untuk menggunakan dana pinjaman secara produktif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan anggota. OJK dapat memberikan pendampingan dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.
• Keberlanjutan Program: Memastikan program Koperasi Desa Merah Putih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. OJK dapat memantau kinerja keuangan koperasi, tingkat partisipasi anggota, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan.

Dengan pengawasan yang ketat dari OJK, diharapkan program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Positif Koperasi Desa Merah Putih

Inisiatif pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

• Akses Pembiayaan yang Lebih Luas: Membuka akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat desa yang selama ini sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.
• Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Membantu UMKM mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
• Pengembangan Potensi Desa: Membantu mengembangkan potensi desa, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata.
• Peningkatan Kualitas Hidup: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, untuk mencapai dampak positif tersebut, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, OJK, Himbara, Koperasi Desa Merah Putih, dan masyarakat desa. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.