Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif AS, DPR RI: Indonesia Tak Perlu Terjebak Wacana Krisis

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menanggapi potensi dampak kebijakan tarif yang mungkin diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Dalam diskusi yang diadakan di DPR RI, Misbakhun menekankan pentingnya merespons dengan taktik dan strategi yang tepat, bukan dengan rasa takut yang berlebihan.

Menurut Misbakhun, langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk tim negosiasi dengan Amerika Serikat merupakan langkah yang bijaksana. Tim ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Keberadaan tim ini memungkinkan Indonesia untuk memahami secara mendalam perkembangan situasi dan menyampaikan kepentingan nasional dalam dialog dengan pihak Amerika Serikat.

Misbakhun menyoroti bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat mencapai sekitar USD 26,4 miliar, dengan surplus yang signifikan bagi Indonesia sebesar USD 17,9 miliar. Meskipun ekspor ke Amerika Serikat merupakan bagian penting dari total ekspor Indonesia, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif kecil, hanya sekitar 2,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup terdiversifikasi dan tidak terlalu bergantung pada pasar Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diwacanakan oleh Amerika Serikat masih dalam tahap perencanaan dan belum diterapkan secara konkret kepada Indonesia. Ia mencontohkan dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat dan China dalam perang tarif, di mana kebijakan tersebut seringkali mengalami perubahan dan penundaan. Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam wacana krisis yang belum tentu terjadi.

Ia menambahkan bahwa wacana krisis yang beredar justru dapat menciptakan ketidakstabilan psikologis dan menghambat upaya untuk membangun kepercayaan diri di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun mengkritik pihak-pihak yang gemar mewacanakan krisis untuk kemudian tampil sebagai penyelamat, padahal krisis tersebut belum tentu nyata. Ia menyerukan agar semua pihak fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.