Program Makan Bergizi Gratis: Keamanan Pangan dalam Sorotan

Serangkaian kasus keracunan makanan baru-baru ini di berbagai daerah telah menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan makanan yang aman dan berkualitas bagi penerima manfaat program.

Kasus-kasus keracunan yang terjadi, seperti di Sukoharjo, Cianjur, dan Majene, mengindikasikan adanya potensi kontaminasi pada bahan pangan sebagai penyebab utama. Hal ini menekankan pentingnya ketertelusuran rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Epi Taufik, seorang guru besar dari IPB University dan anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menyoroti pentingnya penggunaan bahan pangan yang bersertifikasi. Ia mencontohkan penggunaan daging ayam dalam Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG) yang seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Sertifikasi NKV menjamin bahwa produk hewan, baik segar maupun olahan, telah memenuhi standar hygiene-sanitasi dan diproduksi dengan cara yang baik sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Langkah Korektif dan Pengawasan Intensif

Sebagai langkah korektif, monitoring implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum perlu ditingkatkan. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan harus dilakukan lebih ketat, dengan penerapan sanksi tegas bagi pengelola dapur yang melanggar standar keamanan pangan.

Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program, setara dengan pertimbangan nilai gizi.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penyelenggara program, perlu memperkuat sistem pengawasan secara holistik. Pengawasan harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pemasok, penyedia katering, hingga tenaga pengolah makanan.

Karena MBG merupakan program strategis nasional, pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat.