Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memberantas peredaran iklan lowongan kerja (loker) ilegal yang menjanjikan pekerjaan di Myanmar dan Kamboja. Meskipun berbagai upaya penindakan telah dilakukan, iklan-iklan tersebut terus bermunculan dengan cepat, bahkan jauh lebih banyak dari yang berhasil dihapus.

Kombes Pol Raja Sinambela, Direktur Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian P2MI, mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan patroli siber di berbagai platform media sosial populer seperti Facebook dan Instagram. Namun, upaya ini seolah tidak membuahkan hasil signifikan. Kemudahan dalam membuat akun media sosial baru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk terus menyebarkan informasi loker palsu. Masyarakat pun dinilai cenderung mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, tanpa menyadari potensi risiko yang mengintai.

Ironisnya, aparat penegak hukum kerap kali menemui kendala saat berupaya mencegah keberangkatan calon korban. Banyak dari mereka menolak intervensi petugas karena merasa tidak melakukan kesalahan. Mereka berdalih ingin berwisata atau memiliki urusan pribadi di negara tujuan, sehingga sulit bagi petugas untuk melakukan pencegahan secara efektif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perlunya membedakan antara calon pekerja migran yang hendak bekerja secara legal dengan mereka yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pelarangan secara umum dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi warga negara Indonesia yang memang memiliki niat baik untuk bekerja secara resmi di luar negeri.

Kombes Pol Raja Sinambela menyoroti bahwa sistem hukum di Kamboja dan Myanmar masih lemah dan rentan terhadap praktik kekerasan serta eksploitasi tenaga kerja. Ia mengibaratkan kondisi hukum di Kamboja seperti Indonesia 40 tahun lalu, sementara di Myanmar situasinya lebih parah karena hukum rimba lebih dominan daripada hukum negara. Hal ini semakin meningkatkan risiko bagi para pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Pemerintah terus berupaya mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya loker ilegal dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara terkait untuk memberantas jaringan TPPO.