Publik baru-baru ini dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan oknum polisi menerima sejumlah uang dari pengendara motor saat razia di Cadas Pangeran, Sumedang. Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pengamat kepolisian. Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), menekankan pentingnya sanksi terbuka terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi ini dinilai krusial untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik yang sempat tercoreng.

Menurut Prof. Muradi, sanksi terbuka memiliki nilai edukasi yang kuat bagi internal Polri. Dengan mengetahui secara jelas konsekuensi dari tindakan koruptif, anggota polisi diharapkan akan lebih berhati-hati dan menghindari praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, transparansi dalam penegakan hukum juga akan meningkatkan akuntabilitas Polri di mata masyarakat. Masyarakat berhak tahu bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas, tanpa pandang bulu.

Prof. Muradi juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang ketat. Keberadaan pengawas yang aktif dan responsif dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Pengawasan ini harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala Unit (Kanit) hingga Kepala Satuan (Kasat). Dengan demikian, setiap kegiatan razia dapat dipantau secara langsung, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

Selain pengawasan internal, Prof. Muradi juga mengusulkan agar agenda razia dipublikasikan secara transparan. Informasi mengenai waktu dan lokasi razia sebaiknya diumumkan jauh-jauh hari, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Transparansi ini juga akan meminimalisir praktik pungli, karena oknum polisi akan lebih sulit melakukan pemerasan jika masyarakat sudah mengetahui adanya razia.

Namun, Prof. Muradi juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar polisi. Kesejahteraan anggota Polri harus diperhatikan, sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan koruptif. Jika kebutuhan operasional dan kesejahteraan terpenuhi, maka risiko pelanggaran akan semakin kecil.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan integritas Polri:

• Sanksi Terbuka: Menjatuhkan sanksi yang transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
• Pengawasan Internal yang Ketat: Meningkatkan pengawasan internal secara berjenjang untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
• Transparansi Agenda Razia: Mempublikasikan jadwal razia secara terbuka agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar Polisi: Memastikan kesejahteraan anggota Polri terpenuhi agar tidak tergoda untuk melakukan tindakan koruptif.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.