Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Muktamar pemilihan ketua umum, yang semula dijadwalkan pada April, menjadi Agustus atau September 2025. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan pemulihan stamina partai pasca Pemilu 2024.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai penundaan ini sebagai langkah strategis bagi PPP untuk mempersiapkan diri secara lebih matang. Menurutnya, PPP membutuhkan waktu untuk memulihkan energi, stamina, pikiran, dan logistik setelah menghadapi Pemilu 2024. Adi menambahkan bahwa kekalahan PPP dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan penundaan Muktamar.

"Setelah Pemilu 2024 yang lalu ya babak belur, babak belur itu artinya nggak lolos parlemen dan kalah pilpres makanya Muktamar sebagai forum tertinggi bagi PPP tentu dipikirkan bagaimana desain dan format acaranya supaya para kader-kader PPP di seluruh Indonesia itu kembali bangkit, kembali semangat untuk persiapan menghadapi 2029," jelasnya.

Muktamar diharapkan menjadi momentum politik bagi PPP untuk bangkit kembali dan mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Adi meyakini bahwa PPP masih memiliki modal sosial dan politik yang kuat, terutama di daerah. Sebagai partai Islam, PPP juga memiliki ceruk pemilih tersendiri yang perlu diperkuat.

"Minimal modal dasar pemilih tradisional Islam dan kemudian visi-misi narasi Islam PPP sebagai partai Islam, saya kira sebagai resource awal yang mesti di-reorganisasi ulang bagaimana di masa yang akan datang PPP itu melakukan repositioning," ujar Adi.

PPP juga perlu membaca karakter pemilih yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Strategi politik PPP harus adaptif, fleksibel, dan mengedepankan isu-isu yang dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda.

Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menjelaskan bahwa penundaan Muktamar tidak akan menimbulkan masalah karena masa jabatan kepengurusan PPP saat ini masih berlaku hingga Desember 2025. Ia mengungkapkan bahwa salah satu alasan penundaan adalah karena banyak kader PPP yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April dan Mei. Dikhawatirkan, jumlah peserta Muktamar tidak akan memenuhi kuorum jika tetap dilaksanakan pada bulan April.

"Tapi karena akhir April itu sudah ada kloter pertama berangkat haji di Mei tanggal 2. Masalahnya itu kader-kader kami banyak yang berangkat haji, banyak juga yang berangkat haji," ungkap Mardiono.

Mardiono juga membuka kesempatan bagi kader internal maupun tokoh eksternal yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP.

Poin-poin penting dalam berita:

• PPP menunda Muktamar dari April menjadi Agustus atau September 2025.
• Penundaan dilakukan untuk konsolidasi dan pemulihan pasca Pemilu 2024.
• PPP perlu memulihkan energi, stamina, pikiran, dan logistik.
• Muktamar diharapkan menjadi momentum kebangkitan PPP.
• PPP perlu membaca karakter pemilih yang terus berubah.
• Banyak kader PPP yang akan menunaikan ibadah haji menjadi alasan penundaan.
• PPP membuka kesempatan bagi kader internal dan tokoh eksternal untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum.