Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Jakarta menjadi momentum krusial untuk merefleksikan perjalanan desentralisasi dan merumuskan strategi peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam amanatnya menekankan urgensi kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.

Upacara yang digelar di Balai Kota Jakarta tersebut, mengusung tema 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045'. Tema ini mencerminkan visi besar untuk menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Rano Karno, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan delapan poin strategis yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Berikut adalah delapan poin strategis yang menjadi fokus utama:

• Swasembada Pangan dan Energi: Memastikan ketersediaan pangan dan energi yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
• Pengelolaan Sumber Daya Air: Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.
• Pelayanan Publik yang Berintegritas: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalisme.
• Pengembangan Kewirausahaan: Mendorong pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
• Reformasi Birokrasi: Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif.

Selain itu, Rano Karno menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk penguatan sumber daya manusia aparatur, optimalisasi keuangan daerah, dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merancang kebijakan strategis yang sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Adaptasi dan responsivitas terhadap perubahan zaman juga menjadi kunci dalam mengelola otonomi daerah.

Otonomi daerah, menurut Rano, harus dikelola secara adaptif dan responsif agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Capaian 29 tahun otonomi daerah harus dijadikan sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata. Peringatan Hari Otonomi Daerah ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

Penguatan kapasitas daerah menjadi agenda penting dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.