Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunjukkan optimisme terkait realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang telah menjadi wacana selama kurang lebih tujuh tahun. Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, menyampaikan bahwa proyek ini telah melewati tahap uji kelayakan, menandakan kemajuan signifikan menuju implementasi.

"Saat ini, proyek sudah memasuki tahap uji kelayakan. Dalam waktu dekat, akan ada penandatanganan untuk memulai kajian MRT bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Benyamin Davnie kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Benyamin menjelaskan bahwa proses realisasi proyek MRT yang menjangkau Tangsel membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh serangkaian tahapan yang harus dilalui, termasuk Focus Group Discussion (FGD) dan studi kelayakan atau feasibility study.

Koordinasi yang intensif juga menjadi kunci dalam mewujudkan proyek ini. Pemerintah Kota Tangsel bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

• PT MRT Jakarta
• Pemerintah Pusat (Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan)
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten
• Pemerintah Kabupaten Tangerang
• Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

"Proses proyek MRT ini memang panjang, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kami harus melalui FGD, feasibility study, dan mengecek trase yang paling ideal dan memungkinkan," lanjut Benyamin.

Selain itu, proses pembebasan lahan juga menjadi faktor yang membutuhkan waktu. Benyamin meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan agar proyek ini dapat segera terwujud.

Meski demikian, Benyamin belum dapat memberikan kepastian mengenai kapan proyek ini akan mulai dikerjakan secara fisik. "Targetnya adalah secepat mungkin, mengingat proyek telah melewati uji kelayakan dan akan memasuki tahap penandatanganan kerja sama," jelasnya.

Rencana perpanjangan jalur MRT hingga Tangerang Selatan sebenarnya telah mencuat sejak tahun 2018. Saat itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mendorong peran pengembang swasta dalam proyek ini, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dan kewajiban untuk membangun daerah-daerah pinggiran.

"Saya ingin mengajak developer swasta untuk memikirkan bagaimana penghuni mereka dapat memanfaatkan kereta api. Namun, jangan terlalu mengandalkan pemerintah, karena anggaran kami terbatas dan kami juga memiliki kewajiban untuk membangun di daerah-daerah pinggiran," kata Budi Karya pada saat itu.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta pada waktu itu, Tuhiyat, mengungkapkan bahwa usulan perpanjangan trayek MRT hingga Tangsel juga datang dari Wali Kota Tangerang Selatan saat itu, Airin Rachmi Diany.

"Dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perpanjangan jalur MRT dapat mencapai Cikarang dan Balaraja untuk koridor Timur-Barat, serta Tangsel untuk koridor Selatan," kata Tuhiyat.

Menindaklanjuti usulan tersebut, PT MRT Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BPTJ. BPTJ kemudian menugaskan PT MRT Jakarta untuk melakukan pra-feasibility study atau studi kelayakan awal.

Tuhiyat memperkirakan bahwa proyek perpanjangan rute hingga Tangerang Selatan dapat dimulai pada tahun 2021. Namun, target tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Tangsel tetap optimis bahwa proyek ini akan segera terwujud.