Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui berbagai program strategis. Salah satu fokus utama adalah penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam mencapai tujuan ini.

Dalam Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dihadiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, Agus Jabo menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran krusial dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Meskipun Kemensos bukan lembaga teknis yang fokus pada pembangunan fisik, tingginya kebutuhan masyarakat mendorong Kemensos untuk terlibat dalam program renovasi rumah dan penyediaan sanitasi yang layak.

Kemensos sendiri telah memiliki program Rumah Layak Huni, meskipun dengan kuota yang terbatas. Program ini berfokus pada pembangunan dan revitalisasi rumah di kawasan-kawasan miskin, dengan prioritas pada perbaikan sanitasi yang belum memadai. Sebagai contoh, Kemensos bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas dalam pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Proyek ini menyediakan hunian bagi warga yang rentan terdampak banjir rob, dengan progres pembangunan mencapai 95 persen dan target penyelesaian pada 1 Juni 2025.

Agus Jabo mengusulkan agar model sinergi serupa diterapkan di wilayah-wilayah rawan lainnya, terutama di kampung-kampung nelayan yang berada di sepanjang garis pantai dan rentan terhadap bencana. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan KemenPKP dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, seraya menegaskan bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan bersifat suportif.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo mendorong agar rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi program antar kementerian, dengan harapan rumah layak huni dapat menjadi pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menyoroti masalah perbedaan data yang seringkali menghambat realisasi program. Ia menekankan perlunya data yang akurat dan terpadu agar program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan efektif.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut antara lain:

• Sinergi Lintas Sektor: Pentingnya kerja sama antara Kemensos, KemenPKP, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.
• Data Terpadu: Kebutuhan akan data perumahan yang akurat dan terpusat untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
• Fokus pada Masyarakat Rentan: Prioritas pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
• Model Kampung Sejahtera: Pengembangan model-model pembangunan perumahan terpadu seperti Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu.
• Peningkatan Kuota: Perlunya peningkatan kuota program Rumah Layak Huni untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan.