Polemik data backlog perumahan kembali mencuat setelah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan angka fantastis mencapai 15 juta unit, yang diklaim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Amalia menegaskan bahwa data resmi terkait backlog perumahan yang terbaru akan dirilis pada Juli 2025, setelah dilakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas 2025 ya," ungkap Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (24/4/2025), usai menghadiri pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Amalia juga menjanjikan penjelasan lebih detail mengenai angka backlog perumahan dan perkembangan populasi penduduk Indonesia pada kesempatan mendatang.

Menurut Amalia, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit yang selama ini beredar di masyarakat mencerminkan jumlah individu yang belum memiliki rumah. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan menaikkan batas penghasilan bagi masyarakat yang masuk kategori MBR agar dapat mengakses program rumah subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan membantu lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyampaikan data backlog perumahan mencapai 15 juta unit saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Jakarta Pusat. Fahri berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah keluarga tidak seimbang dengan ketersediaan rumah, sehingga menciptakan pasar perumahan yang semakin besar. Ia menyebutkan bahwa populasi Indonesia saat ini sekitar 289,5 juta jiwa dengan jumlah keluarga mencapai 93,1 juta, meningkat signifikan dari 74-78 juta pada tahun 2023-2024. Selain itu, rata-rata jumlah anggota keluarga juga mengalami penurunan.

Perbedaan data yang disampaikan oleh Wamen PKP dan Kepala BPS ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas informasi yang beredar di publik. Masyarakat kini menantikan data resmi dari BPS pada Juli 2025 untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi backlog perumahan di Indonesia.