Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan persiapan sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan progres terkini terkait kesiapan infrastruktur IKN dalam sebuah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah implementasi penggunaan bus listrik sebagai moda transportasi utama bagi ASN Otorita IKN.

Sejak awal Maret 2025, seluruh pegawai Otorita IKN telah beraktivitas penuh di IKN dan diwajibkan menggunakan bus listrik untuk mobilitas harian mereka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan ramah lingkungan.

"Pegawai kami tinggal di kompleks hunian ASN 1 dan menggunakan feeder bus listrik untuk berangkat ke kantor. Perjalanan hanya memakan waktu kurang dari 10 menit untuk jarak sekitar 3 kilometer," jelas Bimo.

Armada bus listrik perkotaan ini telah beroperasi sejak September 2024, melayani masyarakat dan pegawai dengan 10 unit bus yang menjangkau empat rute. Penggunaan bus listrik ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau yang berkelanjutan.

IKN dirancang sebagai ekosistem terpadu yang mendukung aktivitas pemerintahan dan ekonomi secara menyeluruh. Otorita IKN memprioritaskan pembangunan infrastruktur penunjang seperti perkantoran, hunian, transportasi, serta fasilitas sosial.

"IKN harus menjadi ekosistem yang terintegrasi, sehingga semua kebutuhan ASN yang pindah ke sini dapat terpenuhi," kata Bimo.

Di Kawasan Istana Kepresidenan, pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, dan Sekretariat Presiden telah selesai, lengkap dengan bangunan pendukungnya. Kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) yang menjadi pusat kerja ASN dapat menampung hingga 9.465 pegawai, dengan target penyelesaian seluruh infrastruktur perkantoran pada Juni 2025.

"Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg, beserta ekosistemnya, akan selesai pada Juni 2025," imbuh Bimo.

Ketersediaan hunian juga menjadi prioritas. Saat ini, terdapat 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang sudah siap digunakan.

"Total 47 tower yang sudah selesai dapat menampung sekitar 8.410 pegawai. Ke depan, hingga 2028, kami akan membangun 30 tower tambahan untuk 5.400 pegawai, sehingga total kapasitas hunian mencapai 13.810 pegawai," papar Bimo.

Untuk mendukung kehidupan sehari-hari, IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos yang tersebar di kawasan perkantoran dan hunian.

Sistem penyediaan air bersih juga sudah siap, dengan sumber dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, 21 embung, dan 4 kolam retensi. Infrastruktur air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 300 liter per detik, reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m³, serta jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang puluhan kilometer.

Fasilitas sosial lainnya juga tersedia. Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdapat rumah sakit seperti RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan, ditambah dua rumah sakit dan tujuh puskesmas di sekitar KIPP. Untuk pendidikan, tersedia dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama, sementara fasilitas peribadatan mencakup lima lokasi masjid yang fungsional.

Otorita IKN optimis bahwa proses pemindahan ASN akan berjalan lancar sesuai rencana. Dengan infrastruktur yang terus disempurnakan dan ekosistem yang terintegrasi, IKN siap menjadi lingkungan kerja dan hunian yang nyaman bagi ASN.

• Daftar fasilitas yang tersedia di IKN:
  • Minimarket
  • Restoran
  • ATM
  • Vending Machine
  • Kantor Pos

"Kami berkomitmen untuk mendukung seluruh proses pemindahan ASN secara lancar dan berkelanjutan," tegas Bimo.