Prabowo Kirim Jokowi ke Vatikan: Analis Politik Sebut Redam Isu Dwi Kepemimpinan
Pengiriman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai utusan negara dalam upacara pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai sebagai langkah strategis untuk menepis spekulasi tentang adanya dualisme kepemimpinan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, keputusan ini mengindikasikan bahwa tidak ada rivalitas atau 'matahari kembar' antara Prabowo dan Jokowi.
Dedi menjelaskan, kehadiran Jokowi sebagai tokoh bangsa yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya adalah hal yang wajar. Ia memahami bahwa masih ada loyalis yang sering berkunjung kepada Jokowi, namun ia meyakini bahwa kebiasaan tersebut akan berkurang seiring berjalannya waktu. Penunjukan Jokowi sebagai perwakilan negara untuk melayat Paus Fransiskus dinilai tepat, mengingat popularitas dan representasinya yang masih kuat.
Lebih lanjut, Dedi menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya diutus sendiri, tetapi juga didampingi oleh menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Hal ini semakin memperkuat sinyal bahwa tidak ada persaingan antara kedua tokoh tersebut. Prabowo, sebagai presiden yang berkuasa penuh, memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa pun yang dianggapnya pantas untuk mewakili negara.
"Ini sekaligus sinyal dari Prabowo jika Jokowi tidak bersaing dengan Presiden, terbukti ia bisa diutus oleh Presiden untuk mewakili," tegas Dedi.
Selain Jokowi, Presiden Prabowo juga menugaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono untuk turut serta dalam delegasi tersebut. Kehadiran Tommy, sapaan akrabnya, semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus.
Keikutsertaan Jokowi dalam delegasi ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara dirinya dengan Prabowo setelah Pemilihan Presiden 2024. Pengiriman ini diharapkan dapat meredam berbagai isu yang beredar dan menunjukkan soliditas kepemimpinan nasional.