Rencana ambisius untuk memperpanjang jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta hingga ke Tangerang Selatan (Tangsel) terus bergulir. Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan bahwa proyek strategis ini telah memasuki tahap krusial, yaitu uji kelayakan.

"Progresnya saat ini adalah uji kelayakan, dan dalam waktu dekat akan ada penandatanganan terkait dimulainya kajian MRT bersama para pemangku kepentingan," ujar Benyamin Davnie, menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan proyek ini.

Terkait dengan pendanaan proyek yang diperkirakan akan menelan anggaran yang sangat besar, Walikota Benyamin menjelaskan bahwa beberapa opsi pembiayaan sedang dipertimbangkan secara matang. Opsi-opsi tersebut meliputi:

• Skema Pinjaman Antar Pemerintah (GtoG): Model ini serupa dengan yang digunakan dalam pembangunan MRT Jakarta fase sebelumnya, di mana pemerintah Indonesia menjalin kerjasama pinjaman dengan pemerintah negara lain.
• Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Skema ini melibatkan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek MRT.
• Swasta Murni (Pure Private): Dalam skema ini, seluruh pendanaan proyek berasal dari investasi swasta, dengan pemerintah memberikan izin dan regulasi yang diperlukan.
• Skema Pembiayaan Alternatif Lainnya: Pemerintah juga terbuka terhadap opsi-opsi pembiayaan inovatif lainnya yang dapat disesuaikan dengan karakteristik proyek dan kondisi keuangan daerah.

Besarnya biaya pembangunan MRT menjadi perhatian utama dalam realisasi proyek ini. Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyinggung tentang mahalnya biaya pembangunan MRT, terutama untuk jalur bawah tanah. Biaya pembangunan MRT bawah tanah saat ini mencapai Rp 2,3 triliun per kilometer.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, berpendapat bahwa proyek ini akan sulit terealisasi jika hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Djoko menyarankan agar pemerintah pusat turut memberikan dukungan pendanaan yang signifikan, sementara pemerintah daerah fokus pada pembangunan transportasi umum penunjang yang terintegrasi dengan jaringan MRT.

APBD Banten tahun 2025 tercatat sebesar Rp 11,84 triliun, sementara APBD Tangerang Selatan tahun 2025 sebesar Rp 4,99 triliun. Dengan anggaran yang terbatas ini, pendanaan dari pemerintah pusat dan skema pembiayaan alternatif menjadi kunci untuk merealisasikan proyek perpanjangan MRT hingga ke Tangerang Selatan.

Untuk merealisasikan proyek ambisius ini, diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan dukungan dari masyarakat. Keputusan yang tepat dalam memilih skema pembiayaan yang paling efektif dan efisien akan menjadi penentu keberhasilan proyek perpanjangan MRT Jakarta ke Tangerang Selatan.