Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat memanggil Kepala SMK Karya Pembaharuan, Ahmad Tetuko Taqiyudin, pada hari Jumat (25/4/2025). Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari aduan seorang wali murid kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai rencana study tour sekolah ke Bali yang dinilai memberatkan secara finansial.

Keluhan tersebut mencuat terkait biaya yang diperkirakan mencapai Rp 5 hingga 6 juta. Aduan disampaikan langsung kepada Gubernur Dedi saat kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, yang kemudian viral melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, seorang ibu menjelaskan bahwa selain SPP bulanan, orang tua juga diwajibkan membayar iuran selama tiga tahun untuk membiayai perjalanan tersebut. Hal ini memicu reaksi dari Gubernur yang meminta pihak sekolah untuk meninjau kembali rencana kegiatan tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, SMK Karya Pembaharuan merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin. Sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 2007. Situasi terkini di sekolah menunjukkan aktivitas yang relatif sepi karena sedang berlangsung Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Seorang siswa kelas III yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan keterangan bahwa perkiraan biaya study tour yang beredar sebelumnya tidak sepenuhnya akurat, dengan menyebutkan angka sekitar Rp 3 juta.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour ke luar kota yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika sekolah tetap memaksakan kegiatan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan atas izin yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Dedi Mulyadi berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan memastikan sekolah mematuhi aturan yang berlaku.

Berikut poin-poin penting dari permasalahan ini:

• Aduan Wali Murid: Keluhan terkait biaya study tour ke Bali yang dinilai mahal.
• Pemanggilan Kepala Sekolah: KCD Pendidikan Wilayah III Jawa Barat memanggil kepala sekolah untuk klarifikasi.
• Intervensi Gubernur: Gubernur Dedi Mulyadi meminta sekolah menghentikan rencana study tour.
• Biaya Study Tour: Perkiraan biaya yang bervariasi, antara Rp 3 juta hingga Rp 6 juta.
• Larangan Study Tour: Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan larangan study tour ke luar kota yang memberatkan orang tua.
• Tindakan Tegas: Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil tindakan jika sekolah melanggar aturan.

Pihak sekolah, melalui kepala sekolahnya, masih belum memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan ini. Ahmad Tetuko Taqiyudin saat dihubungi menyatakan sedang dalam perjalanan menuju kantor KCD untuk memenuhi panggilan tersebut.