Kabupaten Maluku Barat Daya Hadapi Krisis Tenaga Medis Spesialis, IDI Diharapkan Jadi Solusi

Kondisi memprihatinkan terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) setelah 16 tahun pemekaran wilayah. Daerah ini mengalami kekurangan tenaga medis spesialis yang sangat signifikan. Saat ini, hanya terdapat satu dokter spesialis yang melayani seluruh masyarakat di kabupaten tersebut. Situasi ini menjadi perhatian serius Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, IDI Wilayah Maluku mengambil langkah strategis dengan membentuk dan melantik IDI Cabang Maluku Barat Daya. Pembentukan cabang IDI ini diharapkan menjadi angin segar dan membawa perubahan positif dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan.

Ketua IDI Cabang MBD yang baru dilantik, dr. Valda A Laipeny, mengungkapkan keprihatinannya atas keterbatasan jumlah tenaga medis di wilayahnya. Saat ini, MBD hanya memiliki 22 dokter, dengan hanya satu di antaranya adalah dokter spesialis kandungan dan kebidanan (obgyn). Kondisi ini dinilai tidak ideal dan membebani para dokter yang bertugas, karena mereka harus menangani berbagai macam keluhan kesehatan tanpa dukungan spesialis yang memadai.

"Konsen kami di IDI MBD adalah pengembangan SDM setelah 16 tahun mekarnya kabupaten. Terus terang jumlah SDM medis di MBD sangat terbatas," ujar dr. Valda. Ia menambahkan bahwa IDI Cabang MBD akan berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan jumlah tenaga medis, terutama dokter spesialis.

Saat ini, Kabupaten MBD sangat membutuhkan setidaknya empat dokter spesialis dasar, yaitu:

  • Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)
  • Spesialis Anak
  • Spesialis Bedah
  • Spesialis Anestesi

Kurangnya tenaga spesialis menyebabkan banyak kasus kesehatan hanya ditangani oleh dokter umum. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

IDI Cabang MBD berharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara tenaga medis dan pemerintah daerah. Organisasi ini akan berupaya untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan kesehatan, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas tenaga dokter. Selain itu, IDI juga akan memfasilitasi para dokter yang ingin melanjutkan pendidikan spesialisasi, dengan membangun kerja sama dengan kementerian, fakultas kedokteran, dan lembaga pendidikan lainnya.

Kemudahan dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) juga menjadi salah satu fokus IDI Cabang MBD. Selama ini, para dokter yang bertugas di RSUD MBD harus mengurus STR hingga ke Ambon, Tanimbar, Tual, atau daerah asal mereka. Kehadiran IDI di MBD diharapkan dapat mempermudah proses pengurusan STR dan memberikan kepastian hukum bagi para dokter.

Bupati MBD melalui Kepala Dinas Kesehatan, Ns. Marthen Rahakbauw, menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap para dokter. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menaikkan insentif dokter. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat para lulusan kesehatan dan dokter untuk berkarier di MBD.

Pemerintah daerah berharap IDI Cabang MBD dapat menjadi wadah dan pendorong bagi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis di Kabupaten Maluku Barat Daya.