Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi perubahan iklim dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 610,12 triliun sejak tahun 2016 hingga 2023. Dana ini digunakan untuk berbagai program dan inisiatif terkait aksi iklim, yang merupakan bagian penting dari upaya transisi energi nasional. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, mengungkapkan bahwa rata-rata anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya mencapai Rp 76,3 triliun, setara dengan 3,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka ini disampaikan dalam forum diskusi mengenai kesiapan dana swasta dalam pembiayaan iklim yang diselenggarakan di Jakarta. Meskipun jumlah yang telah dialokasikan cukup signifikan, Boby mengakui bahwa kebutuhan dana untuk transisi energi di Indonesia masih sangat besar. Diperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar Rp 4.000 triliun hingga tahun 2030 untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan kata lain, dana yang telah digelontorkan baru mencakup sekitar 12,3% dari total kebutuhan anggaran tahunan.

Kebutuhan pendanaan yang besar ini sejalan dengan proyeksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan investasi hingga US$ 1 triliun (sekitar Rp 16.816 triliun) hingga tahun 2060 untuk mencapai target nol emisi karbon. Sementara itu, Just Energy Transition Partnership (JETP) memperkirakan kebutuhan dana sebesar US$ 97,1 miliar hingga tahun 2030 dan US$ 580,3 miliar hingga tahun 2050.

Boby juga menyoroti tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan ini, mengingat kapasitas ruang fiskal APBN yang terbatas. Dengan berbagai prioritas pembangunan nasional lainnya, pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendanaan alternatif untuk mendukung transisi energi. Keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting dalam hal ini. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor swasta dalam proyek-proyek energi terbarukan dan aksi iklim lainnya.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi swasta antara lain:

• Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor
• Penyederhanaan regulasi dan perizinan
• Pengembangan skema pembiayaan inovatif
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi terbarukan

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat mencapai target-target transisi energi dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.