Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mengambil langkah tegas untuk mengatasi kerusakan infrastruktur transportasi publik di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Rencananya, dinas terkait akan menggelar pertemuan penting dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemilik aset halte dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang kondisinya memprihatinkan. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 28 April 2025.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini akan melibatkan sejumlah instansi penting dan pemilik aset yang bertanggung jawab atas fasilitas publik tersebut. Di antaranya adalah PT Jakarta Tollroad Development, PT United Tractor, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi terbaik dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang rusak, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Sebagai langkah awal, Dinas Bina Marga telah melakukan penutupan akses terhadap JPO yang dinilai sudah tidak layak fungsi. Penutupan ini dilakukan dengan memasang garis pengaman di sekitar lokasi JPO yang rusak parah, guna mencegah masyarakat untuk melintas dan menghindari potensi kecelakaan. Prioritas utama adalah keselamatan warga, sehingga tindakan preventif ini dianggap sangat penting.

Sebelumnya, kondisi sejumlah halte Transjakarta di sepanjang Jalan Raya Bekasi, Cakung, menjadi sorotan publik karena kondisinya yang terbengkalai. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu, 23 April 2025, terdapat sekitar 13 halte yang mengalami kerusakan signifikan. Halte-halte tersebut hanya menyisakan rangka besi, atap, dan tempat duduk besi. Di beberapa lokasi, pelat besi yang seharusnya menjadi pijakan anak tangga dan ruang tunggu penumpang telah hilang. Selain itu, banyak kaca di ruang tunggu dan loket yang pecah atau hilang, sementara dinding-dinding halte dipenuhi coretan vandalisme yang merusak pemandangan.

Kondisi yang memprihatinkan ini tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat yang mengandalkan transportasi publik. Halte yang tidak terawat dan rusak tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Oleh karena itu, langkah cepat dan terkoordinasi dari Pemprov DKI Jakarta sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kondisi halte dan JPO yang rusak:

• Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi: Dari 13 halte yang dipantau, semuanya dalam kondisi terbengkalai.
• Kerusakan: Kerusakan meliputi hilangnya pelat besi, kaca pecah, vandalisme, dan semak belukar yang menutupi halte.
• JPO: Beberapa JPO ditutup karena dinilai tidak layak fungsi dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Upaya perbaikan infrastruktur transportasi publik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta Timur, khususnya pengguna transportasi umum. Dengan fasilitas yang aman, nyaman, dan terawat, diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup di Ibu Kota.