markdown Wacana pemekaran wilayah kembali mencuat ke permukaan, kali ini dengan usulan agar Kota Solo memisahkan diri dari Provinsi Jawa Tengah dan membentuk Daerah Istimewa Surakarta. Aspirasi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Aria Bima, ide ini muncul dari aspirasi masyarakat Solo yang menginginkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah mereka. Status daerah istimewa dianggap dapat memberikan otonomi yang lebih luas dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya serta pengembangan potensi daerah. Namun, realisasi dari wacana ini tidaklah mudah, mengingat adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Pembentukan Provinsi Baru

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007, pembentukan provinsi baru harus memenuhi tiga kategori persyaratan utama, yaitu:

• Syarat Administratif:
  • Persetujuan dari DPRD kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah calon provinsi.
  • Persetujuan bersama dari bupati/walikota wilayah calon provinsi.
  • Persetujuan dari DPRD provinsi induk.
  • Persetujuan dari gubernur.
  • Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
• Syarat Teknis:
  • Kemampuan ekonomi daerah.
  • Potensi daerah.
  • Kondisi sosial budaya.
  • Kondisi sosial politik.
  • Jumlah penduduk.
  • Luas wilayah.
  • Pertahanan dan keamanan.
  • Kemampuan keuangan daerah.
  • Tingkat kesejahteraan masyarakat.
  • Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Syarat Fisik Kewilayahan:
  • Minimal memiliki lima kabupaten/kota.

Selain persyaratan pembentukan provinsi baru, status daerah istimewa juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Implikasi dan Tantangan

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta tentu memiliki implikasi yang luas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Otonomi yang lebih besar dapat memberikan peluang bagi Solo untuk mengembangkan potensi daerahnya secara lebih optimal, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pemekaran juga dapat menimbulkan tantangan, seperti penyesuaian sistem pemerintahan, pembagian aset dan kewajiban, serta potensi konflik kepentingan.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspirasi dan kepentingan dari daerah-daerah lain di Jawa Tengah yang mungkin terdampak oleh pemekaran ini. Dialog dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat adanya ratusan usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di seluruh Indonesia, termasuk beberapa daerah yang juga mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar semakin menguat di berbagai daerah. Namun, pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap usulan pemekaran, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya, agar pemekaran tidak justru menimbulkan masalah baru.