Pemerintah Indonesia meyakini bahwa serangkaian reformasi dan deregulasi ekonomi yang tengah dijalankan menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan isu-isu perdagangan internasional, khususnya dalam negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat terkait tarif impor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa inisiatif reformasi dan deregulasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bukan hanya bertujuan untuk kepentingan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan perdagangan global. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers, di mana Sri Mulyani menyoroti pentingnya reformasi sistem perdagangan global dalam forum G20.

"Langkah-langkah reformasi yang kita lakukan ini mendapat apresiasi dari Amerika Serikat. Mereka melihat Indonesia sebagai pihak yang proaktif dalam membangun komunikasi," ungkap Sri Mulyani. Menurutnya, pendekatan proaktif ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam proses perundingan yang sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia berharap bahwa negosiasi yang berjalan akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi ekonomi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi regional dan global. Proses negosiasi ini merupakan kelanjutan dari serangkaian diskusi intensif antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait isu-isu perdagangan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus membangun komunikasi yang erat dengan berbagai lembaga penting di Amerika Serikat, termasuk United States Trade Representative (USTR), Departemen Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS (US Treasury). Dialog yang konstruktif dengan berbagai pihak ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ekspektasi dan proses pengambilan keputusan pemerintah AS terkait mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang berpotensi berdampak pada Indonesia, dengan potensi kenaikan tarif impor hingga 32 persen. Kebijakan ini memicu respons beragam dari berbagai negara. Beberapa negara memilih untuk mengambil langkah balasan dengan menaikkan tarif impor, sementara Indonesia memilih jalur negosiasi.

Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari bagi negara-negara yang tidak melakukan retaliasi, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, tarif dasar universal sebesar 10 persen tetap diberlakukan.

Indonesia terus berupaya untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif dengan Amerika Serikat. Reformasi dan deregulasi ekonomi yang sedang berjalan diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Berikut adalah poin penting yang disampaikan:

• Reformasi dan Deregulasi: Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya reformasi dan deregulasi ekonomi sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah perdagangan bilateral dengan AS.
• Apresiasi AS: Langkah reformasi Indonesia diapresiasi oleh Amerika Serikat, yang melihat Indonesia sebagai pihak yang proaktif dalam membangun komunikasi.
• Negosiasi Berkelanjutan: Indonesia terus menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga AS untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ekspektasi dan proses pengambilan keputusan pemerintah AS.
• Penundaan Tarif Resiprokal: Amerika Serikat menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari bagi negara-negara yang tidak melakukan retaliasi, termasuk Indonesia.
• Dialog Konstruktif: Indonesia terus berupaya untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif dengan Amerika Serikat.