Kemacetan lalu lintas di Jakarta terus menjadi permasalahan pelik yang membutuhkan solusi komprehensif. Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) menawarkan sebuah pendekatan yang disebut Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) sebagai upaya untuk mengatasi persoalan ini.

MKLL, menurut Direktur ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, dirancang untuk mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan penggunaan transportasi publik, berjalan kaki, dan bersepeda. Gagasan ini disampaikan dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025.

Sitanggang menjelaskan bahwa MKLL merupakan sebuah paket kebijakan yang terdiri dari:

• Electronic Road Pricing (ERP): Sistem jalan berbayar elektronik yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan tertentu pada waktu-waktu sibuk.
• Kawasan Rendah Emisi (KRE): Zona yang menerapkan pembatasan akses bagi kendaraan dengan emisi tinggi, mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
• Manajemen Parkir: Penataan sistem parkir yang lebih efisien dan berbiaya, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Lebih lanjut, Sitanggang menekankan bahwa peralihan ke kendaraan listrik, meskipun berkontribusi pada pengurangan emisi, tidak serta merta menyelesaikan masalah kemacetan. Jika semua orang beralih ke mobil listrik, kepadatan lalu lintas akan tetap terjadi. Selain itu, sumber energi listrik yang masih bergantung pada batu bara juga menimbulkan masalah emisi dari sumber yang berbeda.

Oleh karena itu, ITDP mengusulkan kombinasi dari ketiga kebijakan dalam MKLL. ERP dan manajemen parkir bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan, sementara KRE fokus pada pengurangan polusi udara. Kombinasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan ganjil genap yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang efektif dalam mengatasi kemacetan. Bahkan, kebijakan ini cenderung mendorong masyarakat untuk memiliki lebih dari satu kendaraan agar dapat menghindari pembatasan.

MKLL diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.