Andre Rosiade Tawarkan Diri Jadi Jembatan Pemda Sumbar dengan Pemerintah Pusat
Anggota DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan ini disampaikan saat Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi di rumah dinas Wali Kota Sawahlunto pada Jumat, 25 April 2025. Kehadirannya di Sawahlunto juga dalam rangka meresmikan pengoperasian dua menara Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, dan Desa Kubang Tangah, Kecamatan Lembah Segar.
Dalam kesempatan tersebut, Andre Rosiade yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menekankan komitmennya untuk mengakselerasi pembangunan di Sumatera Barat. Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus dan komitmen yang kuat untuk memajukan provinsi tersebut.
"Apabila Bapak (Wali Kota Sawahlunto) membutuhkan dukungan dari Kementerian A atau Kementerian B, Insya Allah kami siap memfasilitasi. Jaringan kami tidak terbatas pada menteri-menteri yang berada di bawah naungan Komisi VI. Bahkan, saya siap menghubungi seluruh menteri di kabinet Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kepentingan Sumatera Barat," ujarnya.
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari mendatang, ia akan melakukan serangkaian kegiatan di Sumatera Barat. Selain peresmian dua BTS di Sawahlunto, ia juga berencana untuk kembali mengunjungi kota tersebut pada tanggal 4 Mei 2025 guna mengadakan sosialisasi mengenai pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kemudian, pada tanggal 5 Mei, kami akan menyambut kedatangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, untuk acara groundbreaking proyek Fly Over Sitinjau Lauik," lanjutnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini berharap agar kunjungan Menteri PUPR dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para kepala daerah di Sumatera Barat untuk menyampaikan proposal program pembangunan. Ia juga mengajak para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi agar dapat mengajukan permintaan secara terpadu kepada Menteri PUPR.
Selain menghadiri groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik, Menteri PUPR juga dijadwalkan untuk meninjau langsung kondisi Jalan Air Dingin di Kabupaten Solok dan Jalan Lintau-Payakumbuh.
Andre Rosiade menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penambahan anggaran di seluruh kementerian. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam mengajukan program-program pembangunan kepada pemerintah pusat.
"Bapak Wali Kota tidak perlu khawatir, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD) Insya Allah akan segera turun. Begitu juga dengan anggaran untuk irigasi dan sanitasi. Jika ada permasalahan terkait air bersih, irigasi, sanitasi, atau kerusakan jalan daerah, sudah ada penambahan anggaran dari Presiden Prabowo untuk berbagai kementerian. Kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra siap memfasilitasi dan memperjuangkannya," tegasnya.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menyambut baik kehadiran Andre Rosiade dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, lampu penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih. Ia mengklaim bahwa progres dari ketiga proyek tersebut telah mencapai 80 persen.
Riyanda Putra juga menyatakan komitmennya untuk terus memajukan Kota Sawahlunto. Ia mengaku masih dalam tahap adaptasi dalam dua bulan terakhir, namun ia telah berkomitmen bersama wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemko Sawahlunto untuk menjadikan Kota Sawahlunto semakin maju di masa mendatang.
"Kedatangan Bapak Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar 1 merupakan suatu kehormatan bagi kami. Kami berharap dapat menyampaikan berbagai usulan dalam bentuk proposal yang dapat dikolaborasikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," pungkas Riyanda Putra.