Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM UI) menyampaikan pernyataan sikap yang menentang segala bentuk intervensi dan komersialisasi gerakan mahasiswa. Penegasan ini muncul sebagai hasil dari Sidang Paripurna VI Kongres Mahasiswa UI yang diadakan pada hari Rabu, 23 April 2025.

IKM UI secara khusus menyoroti dugaan keterlibatan pihak militer dalam urusan kampus dan gerakan mahasiswa. Mereka mengecam upaya-upaya yang dianggap sistematis dan berpotensi memecah belah solidaritas di antara mahasiswa. Dalam pernyataan resminya, IKM UI menekankan bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral yang independen dan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pihak eksternal manapun.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian IKM UI:

• Penolakan Intervensi: IKM UI menolak segala bentuk intervensi, terutama dari pihak militer, yang mencoba mempengaruhi atau mengendalikan gerakan mahasiswa.
• Kecaman terhadap Komersialisasi: IKM UI menentang segala bentuk komersialisasi agenda perjuangan mahasiswa atau transaksi lain yang merendahkan nilai-nilai perjuangan.
• Dugaan Intervensi Militer: IKM UI menyoroti klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab dari pihak militer yang mencoba membangun kedekatan semu dengan mahasiswa. Mereka mencontohkan penyebaran flyer kegiatan Konsolidasi Mahasiswa Nasional (Konsolnas) UI ke Komando Distrik Militer (Dandim) tanpa undangan resmi, yang kemudian digunakan sebagai alat legitimasi seolah-olah TNI adalah bagian dari gerakan mahasiswa.
• Pelanggaran Prosedur Intelijen: IKM UI juga mengungkap dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat intelijen yang mencoba memasuki lokasi Konsolnas tanpa surat izin resmi. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran terhadap kebebasan akademik.
• Tuntutan kepada TNI: IKM UI menuntut TNI untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan penyebaran narasi palsu terkait gerakan mahasiswa.

IKM UI juga menyoroti keterlibatan oknum mahasiswa seperti Muhammad Faridz Adrian, Ketua BEM FIA UI 2025, yang disebut menyebarkan flyer Konsolnas tanpa persetujuan Chief Executive Meeting (CEM) ke pihak militer. Sebagai respons, IKM UI mengajukan beberapa tuntutan, termasuk menolak segala bentuk afiliasi dengan militer, intelijen, atau kekuatan politik, serta memastikan koordinasi hanya melibatkan pihak yang sah secara struktural. IKM UI menegaskan perlunya pembatasan tegas antara institusi militer dan gerakan mahasiswa yang berbasis pada nilai-nilai sipil.