Aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan, khususnya terkait pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, menjadi perhatian serius Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya penyelesaian segera kasus-kasus yang melibatkan ormas demi menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Muzani menyampaikan bahwa investasi memerlukan dukungan yang komprehensif, tidak hanya dari regulasi dan infrastruktur yang memadai, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat yang stabil. Menurutnya, setiap tindakan ormas yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban harus ditindak tegas.

"Investasi adalah instrumen penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat," ujar Muzani, menekankan bahwa keberadaannya harus dilindungi dan dijaga. Sekretaris Jenderal MPR menambahkan bahwa iklim investasi yang sehat harus dipastikan terjaga, dan segala bentuk gangguan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atas nama apapun, harus diselesaikan.

Sorotan terhadap premanisme ormas kembali mencuat setelah adanya laporan mengenai gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, pertama kali menyampaikan informasi ini saat kunjungan di Shenzhen, China. Menanggapi hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyatakan akan melakukan pendalaman kasus dan berkoordinasi langsung dengan pihak BYD.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyatakan akan menghubungi pihak BYD untuk mendapatkan informasi detail mengenai situasi yang terjadi. Langkah ini diambil untuk memastikan keakuratan informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga kelancaran investasi BYD di Indonesia.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan kondusif. Gangguan terhadap investasi, sekecil apapun, dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan citra Indonesia di mata investor asing.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Peran Ormas: Pentingnya menjaga agar ormas tidak melakukan tindakan yang merugikan investasi.
• Dukungan Pemerintah: Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap investasi, termasuk mengatasi gangguan yang mungkin timbul.
• Koordinasi: Pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, investor, dan aparat penegak hukum.
• Kondusivitas Sosial: Kondisi sosial masyarakat yang kondusif merupakan faktor penting dalam menarik dan mempertahankan investasi.
• Tindakan Tegas: Tindakan tegas terhadap pelaku premanisme dan gangguan investasi lainnya perlu dilakukan untuk memberikan efek jera.