Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menekankan signifikansi peran aktif perempuan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Penegasan ini disampaikan dalam Kongres Pejuang Perempuan Indonesia di Jakarta, sebuah forum yang mempertemukan ratusan aktivis perempuan dari seluruh penjuru Indonesia.

Acara tersebut mengangkat tema sentral mengenai kontribusi perempuan dalam kepentingan nasional di abad ke-21. Wamen Diana menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah, madrasah, dan rumah sakit, harus memenuhi standar teknis yang ketat guna menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna. Ia menekankan pentingnya peran perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan teknis infrastruktur.

Kementerian PU, menurut Diana, secara aktif mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, infrastruktur pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi krusial yang perlu dibangun dengan cermat dan berkelanjutan.

"Penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau untuk gedung negara seperti sekolah dan rumah sakit yang luasannya di atas 5.000 m2 sangat penting dilakukan. Selain hemat energi dan ramah lingkungan, prinsip ini juga berkontribusi pada efisiensi biaya operasional dan perawatan,” ujar Diana. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2020 menjadi pedoman teknis dalam pembangunan dan renovasi gedung sekolah serta madrasah, mencakup aspek struktur, arsitektur, utilitas, dan alur proses pembangunan hingga serah terima aset.

Lebih lanjut, Wamen Diana menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam setiap tahapan pembangunan. Pengawasan yang cermat sejak persiapan hingga pelaksanaan diperlukan untuk mencegah potensi masalah di kemudian hari. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, praktisi, dan aktivis perempuan, untuk terlibat aktif dalam mewujudkan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berdampak luas.

"Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang kuat, Kementerian PU percaya perempuan Indonesia mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkeadilan,” pungkas Wamen Diana.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, turut menyampaikan dukungannya terhadap peran strategis perempuan dalam sektor ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.