Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diresahkan dengan kemunculan semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat setempat, terutama para petani yang lahan perkebunannya terdampak langsung. Semburan lumpur tersebut, yang terpantau melalui rekaman video yang beredar, memunculkan kepulan asap di atas permukaan lumpur, menandakan suhu tinggi dan potensi bahaya.

Lokasi semburan lumpur panas ini berada di areal perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga. Akibatnya, lahan tersebut tidak lagi produktif dan tidak dapat diolah, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para petani. Luas area yang terdampak semburan lumpur panas terus meluas dari waktu ke waktu, menambah beban penderitaan masyarakat. Masyarakat menduga, kejadian ini berhubungan erat dengan aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh PT Sorik Marapi Geothermal (SMGP) di wilayah tersebut. Lokasi semburan lumpur hanya berjarak relatif dekat dengan lokasi pengeboran perusahaan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, mengungkapkan bahwa semburan lumpur panas ini telah muncul di belasan titik dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya dampak lingkungan yang serius akibat aktivitas perusahaan geothermal tersebut. Selain semburan lumpur, warga dari empat desa di sekitar aliran Sungai Aek Roburan juga mengeluhkan kualitas air sungai yang memburuk, dengan bau menyengat yang mengganggu aktivitas pertanian padi mereka. Kondisi ini menambah daftar panjang dampak buruk yang ditimbulkan oleh eksploitasi panas bumi yang dilakukan oleh PT SMGP.

WALHI Sumut mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap PT SMGP, yang dinilai telah membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Organisasi lingkungan ini juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk meninjau ulang AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan yang dimiliki oleh PT SMGP. WALHI Sumut menilai bahwa pemerintah terkesan melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dengan membiarkannya terus beroperasi seperti biasa. Sikap ini dinilai sangat berbahaya, terutama dengan ditemukannya semburan lumpur di wilayah operasional PT SMGP, yang semakin meningkatkan kekhawatiran warga akan keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup mereka.

Hingga saat ini, Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, belum memberikan respons atau keterangan resmi terkait masalah ini. Keengganan bupati untuk memberikan komentar semakin menambah ketidakpastian dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang terdampak.