Regulasi Konten Review Produk Diperlukan: DPR Tekan Kemendag Atasi Keresahan Produsen dan Konsumen

Maraknya konten review produk, khususnya makanan dan kosmetik, yang berpotensi merugikan baik produsen maupun konsumen, telah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengungkapkan keresahan tersebut dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, pada Senin, 3 Maret 2025. Ia menyatakan kekhawatirannya atas kurangnya antisipasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap dampak negatif fenomena ini.

"Ketiadaan regulasi yang memadai dan respon yang kurang sigap dari Kemendag dalam melindungi konsumen dan produsen telah menimbulkan keresahan di masyarakat," tegas Mufti Anam. Ia menekankan perlunya tindakan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang rentan terhadap dampak negatif dari review produk yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contoh yang diangkat Mufti Anam adalah kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seorang influencer kuliner yang dikenal dengan nama Code Blue. Influencer tersebut diduga meminta sejumlah uang yang mencapai ratusan juta rupiah kepada pemilik usaha makanan setelah memberikan review negatif. Kasus ini, menurut Mufti, menunjukkan adanya celah hukum yang perlu segera ditangani pemerintah.

Celah Hukum dan Tindakan Semena-Wena Influencer

Permasalahan ini bukan hanya sebatas pada potensi pemerasan. Banyak influencer, menurut Mufti, memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi, memberikan review yang subjektif dan bahkan menjatuhkan usaha tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini diperparah dengan minimnya mekanisme pengawasan dan perlindungan bagi pelaku usaha dari dampak negatif review tersebut.

Senada dengan pernyataan Mufti Anam, pengusaha kuliner Tjie Nofia Handayani atau Ci Mehong, mengungkapkan keprihatinannya melalui kanal YouTube Feni Rose Official. Ia menekankan bahwa satu ulasan negatif dari influencer berpengaruh besar, bahkan bisa mematikan usaha kecil. Ci Mehong mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang melindungi pelaku usaha dari review yang menjatuhkan dan tidak berimbang.

Pengalaman Ci Mehong sendiri, yang pernah menjadi sorotan setelah review produknya oleh seorang influencer, menunjukkan betapa rentannya usaha kecil terhadap review yang bersifat subjektif dan kurang berimbang. Meskipun ia membantah klaim influencer tersebut, dampak negatif dari review tersebut tetap dirasakan usahanya.

Tuntutan Regulasi yang Komprehensif

Baik DPR maupun pelaku usaha sepakat bahwa dibutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur konten review produk. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dari informasi yang menyesatkan, serta melindungi produsen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pemerasan dan review yang tidak berimbang. Selain itu, regulasi tersebut juga perlu memberikan pedoman yang jelas bagi influencer dalam membuat konten review produk, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.

DPR mendesak Kemendag untuk segera mengambil langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan ini, termasuk melakukan kajian dan penyusunan regulasi yang tepat dan efektif. Hal ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan konsumen serta produsen di era digital saat ini. Kehilangan kepercayaan konsumen dan kerugian finansial yang diakibatkan review produk yang tidak bertanggung jawab harus segera diatasi secara komprehensif.