Banjir Bekasi: Sulitnya Klaim Ganti Rugi Kendaraan Rusak Akibat Bencana Alam

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi beberapa waktu lalu mengakibatkan kerugian material yang signifikan, tak terkecuali kerusakan pada kendaraan bermotor milik warga. Banyak pemilik kendaraan yang kendaraannya terendam banjir di area publik berupaya mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan yang dialami. Namun, menurut analisis hukum, peluang keberhasilan klaim tersebut terbatas, mengingat faktor bencana alam yang menjadi penyebab utama kerusakan.

Arianto Harefa, Staff Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menjelaskan bahwa meskipun konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi, konsep force majeure atau keadaan kahar dalam hukum perdata menjadi pertimbangan utama. Bencana alam seperti banjir, yang secara alamiah berada di luar kendali manusia, umumnya tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi terhadap pihak tertentu. Hal ini ditegaskan Arianto dalam wawancara dengan Kompas.com pada Jumat, 7 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa untuk dapat mengajukan klaim, harus ada bukti kuat mengenai kelalaian pihak tertentu yang secara langsung menyebabkan kerusakan kendaraan akibat banjir.

Perlu dipahami bahwa dalam kasus banjir Bekasi yang meluas, mencari pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menjadi sangat sulit. Kerusakan kendaraan yang terjadi di berbagai lokasi, seperti di sekitar RSUD Bekasi dan Mega Bekasi Hypermall, menunjukkan sifat bencana yang menyeluruh, bukan kerusakan akibat kelalaian pengelola area parkir tertentu. Jika kerusakan hanya terjadi di satu lokasi saja, maka argumentasi adanya kelalaian pengelola lokasi tersebut dapat dipertimbangkan. Namun, luasnya dampak banjir membuat pembuktian kelalaian menjadi sangat kompleks dan sulit.

Meskipun peluang kecil, Arianto tetap memberikan saran kepada pemilik kendaraan yang mengalami kerugian untuk tetap kritis dan meninjau kemungkinan adanya kelalaian dari pihak tertentu. Proses mengajukan tuntutan tetap dimungkinkan, walaupun kemungkinan keberhasilannya rendah. Hal ini didasari pada pasal-pasal perdata yang menyatakan bahwa dalam keadaan force majeure, pelaku usaha atau pihak pengelola tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.

Kesimpulannya, mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan kendaraan akibat banjir Bekasi yang bersifat menyeluruh, merupakan proses hukum yang berat. Meskipun secara hukum konsumen memiliki hak untuk menuntut, bukti adanya kelalaian dari pihak tertentu yang menjadi penyebab kerusakan akibat banjir menjadi elemen krusial yang sangat sulit dipenuhi dalam situasi bencana alam seperti ini. Pemilik kendaraan perlu mempertimbangkan hal ini secara matang sebelum mengajukan gugatan.

Poin-poin Penting:

• Hak konsumen untuk menuntut ganti rugi.
• Konsep force majeure (keadaan kahar) dalam hukum perdata.
• Kesulitan membuktikan kelalaian dalam kasus bencana alam yang meluas.
• Peluang kecil keberhasilan klaim ganti rugi dalam kasus banjir Bekasi.
• Saran agar tetap kritis dan meninjau kemungkinan kelalaian pihak tertentu.