Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/MA yang tidak berhasil lolos dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap anak di Jawa Barat mendapatkan akses pendidikan yang layak, tanpa terkendala oleh keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Bantuan biaya pendidikan tersebut akan disalurkan kepada siswa yang memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi menekankan bahwa masalah utama dalam PPDB adalah ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas sekolah negeri, serta pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Saya tidak ingin lagi melihat kericuhan setiap kali PPDB berlangsung. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama harus secara transparan menetapkan daya tampung yang jelas," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya. "Jika daya tampung tidak mencukupi, siswa akan diarahkan ke sekolah swasta yang telah terverifikasi. Pemerintah Provinsi akan membantu biaya pendidikan siswa di sekolah swasta tersebut, dengan catatan lokasinya jelas dan terjangkau."

Menurut Dedi Mulyadi, pelaksanaan PPDB selama ini seringkali menjadi sorotan publik akibat dugaan kecurangan dan praktik yang tidak transparan. Masalah serupa juga terjadi di tingkat SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu ada tindakan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Rencana ini telah dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa reformasi pendidikan adalah bagian dari program strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025, dengan fokus pada penguatan karakter siswa dan guru.

Selain fokus pada peningkatan kualitas siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan dan kualitas guru. Proses rekrutmen guru akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dedi Mulyadi berharap, guru-guru di Jawa Barat memiliki standar kompetensi yang tinggi dan mengikuti pelatihan karakter secara berkala.

Sebagai langkah preventif terhadap kenakalan remaja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan program pembinaan karakter ala militer bagi siswa yang terlibat dalam tindakan kriminal dan kegiatan negatif lainnya. Program ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dan Polri, dan akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat. Siswa yang mengikuti program ini akan dibina di barak militer selama enam bulan, dengan fokus pada pembentukan karakter dan perubahan perilaku.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat:

• Bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/MA yang tidak lolos PPDB di sekolah negeri.
• Pengarahan siswa ke sekolah swasta yang memenuhi standar kualitas.
• Penetapan daya tampung sekolah secara transparan.
• Reformasi pendidikan dengan fokus pada penguatan karakter siswa dan guru.
• Peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru.
• Program pembinaan karakter ala militer bagi siswa bermasalah.

Diharapkan dengan adanya inisiatif ini, masalah PPDB di Jawa Barat dapat teratasi secara efektif dan seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.