Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL) mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Aras. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini menilai bahwa instruksi tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat penegakan aturan ODOL yang selama ini berjalan lambat di berbagai daerah.

Menurut Andi Iwan Aras, permasalahan ODOL merupakan masalah kompleks yang membutuhkan koordinasi yang kuat antar berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Kementerian Perindustrian. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden, diharapkan penanganan ODOL dapat menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki dasar kebijakan yang lebih kuat.

"Arahan dari kepala negara ini memberikan angin segar bagi upaya penegakan aturan ODOL," ujar Andi Iwan Aras. Ia menambahkan bahwa Komisi V DPR RI telah sejak lama berupaya untuk mewujudkan zero ODOL dan mendorong agar masalah ini dapat segera diatasi.

Andi Iwan Aras menyoroti dampak negatif dari praktik ODOL, termasuk:

• Kerusakan jalan yang menyebabkan kerugian negara.
• Peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Ia mencontohkan banyak kecelakaan tragis yang disebabkan oleh rem blong akibat beban muatan yang berlebihan. Kendaraan yang tidak sesuai dengan standar pabrikan memiliki sistem keamanan yang tidak berfungsi optimal, sehingga membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Andi Iwan Aras juga mengimbau para pengusaha angkutan untuk lebih bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan ODOL bukan hanya untuk memperpanjang usia pakai kendaraan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan semua pihak.

"Seringkali sopir menjadi korban yang paling dirugikan dalam kecelakaan akibat ODOL. Tanggung jawab seharusnya juga diemban oleh perusahaan logistik pemilik kendaraan," tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Iwan Aras berpendapat bahwa kepatuhan pengusaha terhadap aturan ODOL dengan menambah jumlah armada kendaraan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan, maka akan tercipta lebih banyak lapangan kerja.

"Jika pengusaha tertib dan menambah armada, otomatis kesempatan kerja juga akan meningkat. Selain menciptakan kondisi yang lebih aman di jalan raya, hal ini juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penertiban truk ODOL untuk menjaga kualitas dan daya tahan jalan nasional.