Infrastruktur Jalan Rusak Parah di Krayan, Nunukan: Petugas PLN Berjuang Antar BBM, Warga Demo Tuntut Perbaikan

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pa'Upan, Krayan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan luar biasa akibat kerusakan parah infrastruktur jalan di Dataran Tinggi Krayan. Kondisi jalan yang rusak berat memaksa petugas PLN untuk melakukan upaya ekstra dalam menjamin pasokan BBM bagi pembangkit listrik tersebut. Manager PLN ULP Nunukan, Rendra, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi timnya. "Jalanan Krayan kini bagai kubangan lumpur yang nyaris tak bisa dilalui kendaraan," ujarnya, menggambarkan betapa ekstrimnya medan yang harus dihadapi. Penggunaan motor trail dan jeriken BBM berukuran 15 liter menjadi satu-satunya solusi untuk menjangkau lokasi PLTD.

Proses pengiriman BBM yang biasanya memakan waktu empat jam, kini membengkak menjadi dua hari penuh. Petugas PLN harus menginap di hutan selama proses pengiriman, menggambarkan betapa terisolasinya wilayah tersebut. Bahkan, dalam situasi jalan ambles atau jembatan putus, petugas terpaksa memanggul jeriken BBM demi memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Komitmen PLN untuk menyediakan layanan listrik yang andal di tengah kondisi yang sangat menantang ini patut diapresiasi. Namun, situasi ini juga menjadi cerminan dari permasalahan infrastruktur yang lebih besar di wilayah tersebut.

Kondisi jalan yang memprihatinkan ini telah memicu demonstrasi warga adat Lundayeh pada 27 Februari 2025. Mereka menyuarakan tuntutan perbaikan infrastruktur yang mendesak, yang telah berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akses antar kecamatan yang biasanya hanya membutuhkan waktu dua jam, kini membutuhkan waktu sehari semalam. Bahkan, akses perbatasan dengan Malaysia pun terganggu, menyebabkan pasokan barang dari luar negeri terhambat. Stok sembako menipis dan masyarakat terpaksa menginap di hutan saat melakukan perjalanan. Kerusakan ini telah berlangsung hampir dua bulan, dengan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut terbawa banjir. Kondisi ini semakin diperparah dengan landasan pacu Bandara Long Layu yang masih berupa tanah, menambah kesulitan akses transportasi, terutama untuk pengiriman sembako dan evakuasi medis.

Demonstrasi tersebut menghasilkan enam tuntutan utama dari Kepala Adat Krayan Hulu, Yasan Paren, yang antara lain meliputi:

• Pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan permanen di wilayah perbatasan yang menghubungkan Kecamatan Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah, dan Krayan Timur.
• Pembukaan jalan perbatasan Malindo (Malaysia-Indonesia) Ba'siuk Krayan Selatan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
• Penyediaan listrik 24 jam di wilayah masyarakat adat Krayan Selatan.
• Pengaspalan bandara perintis dan peningkatan fasilitas serta infrastruktur Bandara Perintis Long Layu.
• Penetapan Krayan Raya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan.
• Penuntasan pembangunan jalan Malinau-Krayan.

Tuntutan ini menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan perbaikan infrastruktur di Dataran Tinggi Krayan. Permasalahan ini bukan hanya mengenai akses listrik, tetapi menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi ini dan membangun infrastruktur yang memadai di wilayah terpencil namun strategis ini.