Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terus menjadi sorotan terkait rencana pengadaan kendaraan operasional baru bagi para kepala desa. Meskipun menuai beragam kritik dan penolakan dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyatakan akan tetap melanjutkan program pembelian motor Honda PCX untuk 198 kepala desa.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan komitmen Pemkab dalam pengadaan ini seusai menghadiri sebuah acara di Gor Wirabhakti Lumajang. Rencana awal pengadaan ini adalah untuk mengganti motor dinas lama jenis Honda Megapro yang telah digunakan sejak tahun 2009. Penggantian ini diajukan dengan alasan efisiensi dan peningkatan kinerja kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya di wilayah masing-masing.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan motor PCX ini diperkirakan mencapai antara Rp 6,7 miliar hingga Rp 7,9 miliar. Pendanaan direncanakan diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2024, yang diperkirakan berjumlah sekitar Rp 50 miliar. Penggunaan Silpa ini menjadi salah satu poin perdebatan, mengingat ada desakan dari masyarakat agar dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan program-program lain yang dianggap lebih mendesak.

Reaksi masyarakat terhadap rencana pengadaan motor PCX ini beragam. Sebagian warga menyampaikan penolakan dengan alasan bahwa masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada efisiensi anggaran, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum stabil.

Yudha Adji Kusuma mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat terkait kebijakan ini. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan tetap mempertimbangkan pengadaan motor PCX untuk kepala desa. Ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat dalam kebijakan publik adalah hal yang wajar, dan pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pro dan kontra yang terjadi, Yudha enggan memberikan komentar yang lebih detail. Ia menyatakan bahwa isu ini sering menjadi bahan diskusi internal di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan semua masukan dan saran dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kontroversi pengadaan motor PCX ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan dan memprioritaskan program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengadaan kendaraan operasional, meskipun dianggap penting oleh sebagian pihak, haruslah dipertimbangkan secara matang dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.