DPP PDI Perjuangan Cabut Aturan DPD Jawa Tengah, Ganjar Tegaskan Status Hasto

Polemik internal PDI Perjuangan kembali mencuat ke permukaan setelah beredarnya surat keputusan terkait pencabutan aturan yang sebelumnya diterapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, angkat bicara mengenai hal ini sekaligus memberikan klarifikasi terkait status Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto.

Surat keputusan yang dimaksud adalah tentang pencabutan dan penonaktifan peraturan DPD Provinsi Jawa Tengah terkait strategi pemenangan Pemilu 2024. Aturan yang sebelumnya digunakan untuk memenangkan anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui strategi elektoral terpimpin berbasis gotong royong dan mesin partai, kini dianggap tidak lagi relevan. Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap hasil yang dicapai pada Pilkada dan Pilpres terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perolehan suara partai.

Saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Ganjar menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai. Penegasan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku. Ganjar menunjuk pada surat yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal. Surat tersebut menjadi bukti bahwa Hasto masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekjen partai.

Lebih lanjut, Ganjar menolak anggapan bahwa pencabutan aturan DPD Jawa Tengah terkait dengan pencabutan status Komandante. Ia menjelaskan bahwa pencabutan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Ganjar juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan partai untuk mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Berikut poin-poin penting:

• DPP PDI Perjuangan mencabut peraturan DPD Jawa Tengah tentang strategi pemenangan Pemilu 2024.
• Keputusan ini diambil setelah evaluasi yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif.
• Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal partai.
• Surat yang ditandatangani Megawati dan Hasto menjadi bukti status Hasto.
• Pencabutan aturan DPD Jawa Tengah tidak terkait dengan pencabutan status Komandante.