Ganjar Pranowo Tegaskan: Kendali Pemerintahan Tunggal di Tangan Presiden
Mantan Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya satu komando dalam pemerintahan. Menurutnya, tidak boleh ada dualisme kepemimpinan karena presiden adalah pemegang kendali tertinggi.
Pernyataan ini disampaikan Ganjar sebagai respons terhadap isu yang berkembang mengenai potensi 'matahari kembar' antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Ganjar menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang demokratis, otoritas tertinggi berada di tangan presiden.
"Siapapun yang berada di republik ini, kendali pemerintahan dan demokrasi hanya satu, yaitu presiden. Tidak boleh ada istilah 'kembar-kembar'," tegas Ganjar saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada hari Sabtu, 26 April 2025.
Ganjar menambahkan, jika terjadi ketidakselarasan orientasi kepemimpinan dalam pemerintahan, presiden harus segera mengambil alih kendali untuk memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan visi dan misinya.
Menanggapi kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi, Ganjar berpendapat bahwa hal tersebut merupakan silaturahmi biasa. Ia juga tidak mempermasalahkan penyebutan 'bos' oleh beberapa menteri kepada Jokowi. Menurutnya, hal itu bisa dianggap sebagai kelakar, terutama jika diucapkan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pengusaha.
Isu 'matahari kembar' mencuat setelah beberapa menteri dari kabinet yang dipimpin Prabowo Subianto melakukan kunjungan silaturahmi Idul Fitri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa menteri bahkan menyebut Jokowi sebagai 'bos' mereka.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa kunjungannya adalah silaturahmi dengan 'bekas bos' yang menurutnya masih menjadi 'bos' hingga saat ini. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga menyampaikan hal serupa, menegaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah silaturahmi dengan 'bosnya' dan memohon doa agar presiden dan ibu negara selalu sehat, mengingat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan.