Polemik Usulan Daerah Istimewa Surakarta: Antara Aspirasi Lokal dan Tantangan Nasional

Wacana mengenai penetapan Surakarta sebagai daerah istimewa telah memicu perdebatan di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Usulan ini muncul di tengah kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah berlaku sejak tahun 2014.

Awal mula perbincangan ini adalah pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi II DPR. Ia mengungkapkan bahwa Kemendagri menerima ratusan usulan terkait pemekaran wilayah, termasuk enam usulan daerah istimewa. Surakarta, atau Solo, disebut sebagai salah satu daerah yang mengajukan status istimewa ini.

Respons Istana dan Kementerian Dalam Negeri

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana Kepresidenan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait usulan ini. Pemerintah akan mempelajari usulan tersebut dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konsekuensi yang mungkin timbul terkait perangkat dan kelengkapan pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri bersikap terbuka terhadap usulan keistimewaan dari daerah mana pun, asalkan ada argumentasi dan kriteria yang jelas. Kemendagri akan mengkaji setiap usulan yang masuk berdasarkan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Menurutnya, pengajuan status daerah istimewa bukan hanya dilihat dari sisi permintaan daerah, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Tanggapan DPR RI

Komisi II DPR RI, sebagai mitra Kemendagri, juga memberikan tanggapan terkait usulan ini. Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyatakan bahwa harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab, status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain. Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

Latar Belakang Usulan

Usulan pembentukan daerah istimewa Surakarta didasari atas pertimbangan pembangunan di wilayah Solo Raya. Wilayah ini mencakup enam kabupaten dan satu kota, yaitu Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Surakarta. Integrasi pembangunan, seperti keberadaan Bandara Internasional Adi Soemarmo, Jalan Tol Trans Jawa, dan pusat perdagangan, menjadi alasan utama diajukannya usulan ini.

Pertimbangan dan Tantangan

Usulan daerah istimewa Surakarta menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satunya adalah dasar hukum dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status istimewa. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak pemberian status istimewa terhadap daerah lain dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Status daerah istimewa sendiri memiliki dasar historis dan karakteristik yang berbeda-beda. Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, menyandang status istimewa karena latar belakang sejarahnya sebagai ibu kota negara pada tahun 1946 dan perannya dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Aceh pernah menyandang status daerah istimewa karena faktor historis, yaitu sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

Dengan demikian, usulan daerah istimewa Surakarta perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi hukum, sejarah, sosial, ekonomi, maupun politik. Pemerintah dan DPR RI perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi daerah lain dan tetap menjaga keutuhan NKRI.

Daftar Kata Kunci Penting:

• Daerah Istimewa Surakarta
• Moratorium DOB
• Kementerian Dalam Negeri
• DPR RI
• Otonomi Daerah
• Pemekaran Wilayah
• Solo Raya
• Aria Bima
• Tito Karnavian
• Prasetyo Hadi
• Ahmad Doli Kurnia