Gubernur DKI Jakarta Jalin Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum Demi Transparansi dan Akuntabilitas

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, mengambil inisiatif proaktif untuk membangun kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai komitmen mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pelaksanaan seluruh program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usai pertemuan dengan Jaksa Agung pada Jumat, 7 Maret 2025, Pramono Anung menegaskan rencana pertemuan lanjutan dengan kepolisian, TNI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, terhindar dari potensi penyimpangan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pertemuan dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menjadi langkah awal yang krusial. Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung secara khusus meminta pendampingan Kejaksaan Agung dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan. Permintaan ini didasari oleh kontribusi signifikan DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional dan global, dengan kontribusi sebesar 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melampaui Rp 91 triliun. Besarnya angka ini, menurut Pramono, berpotensi menghadirkan celah yang dapat disalahgunakan jika tidak diantisipasi dan diawasi secara ketat. Oleh karena itu, pendampingan hukum dianggap penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Pramono Anung menjelaskan pentingnya komunikasi terbuka dan kolaboratif dengan seluruh lembaga penegak hukum. Hal ini, menurutnya, akan mempermudah penanganan berbagai permasalahan di Jakarta secara cepat dan efektif, serta mencegah potensi penutupan informasi yang dapat menghambat proses penyelesaian masalah. Transparansi, tegasnya, akan menjadi kunci utama dalam memperkuat kerjasama antar instansi dan memastikan akuntabilitas setiap program yang dijalankan.

Kehadiran pendampingan dari lembaga penegak hukum juga diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pramono Anung berharap ASN tidak ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, demi terwujudnya perubahan signifikan di Jakarta. Komitmen ini menunjukkan tekad Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Pramono menambahkan bahwa rencana kunjungan ke lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan KPK, merupakan bagian integral dari strategi ini. Kerja sama yang sinergis dengan semua pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang sehat dan terhindar dari praktik-praktik koruptif. Komitmen ini merupakan wujud nyata dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Berikut adalah poin-poin penting dari inisiatif ini:

• Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan DKI Jakarta.
• Kerjasama yang erat dengan Kejaksaan Agung, kepolisian, TNI, dan KPK.
• Pentingnya pendampingan hukum untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
• Meningkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi ASN dalam pengambilan keputusan.
• Membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.