Kondisi Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu yang kembali mengalami pendangkalan telah memicu gelombang protes dari masyarakat. Keluhan tersebut dilayangkan langsung kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melalui berbagai platform media sosial, terutama TikTok. Masyarakat menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak negatif yang ditimbulkan akibat pendangkalan pelabuhan.

Adapun dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain:

• Kerugian ekonomi akibat hasil bumi dari Pulau Enggano yang membusuk karena terhambatnya proses pengiriman.
• Potensi kehilangan pekerjaan bagi ribuan orang yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.
• Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Gubernur Helmi Hasan menanggapi keluhan masyarakat dengan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah berulang kali mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk segera mengatasi masalah pendangkalan ini. Menurutnya, kewenangan pengelolaan pelabuhan telah diberikan kepada Pelindo oleh Kementerian Perhubungan. Pemprov Bengkulu telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi Pelindo, baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Kami sudah lebih dari 15 kali rapat, bahkan bertemu langsung dengan Dirut Pelindo. Dirut Pelindo pusat pun berkomitmen untuk serius melakukan pengerukan. Mereka memerlukan waktu untuk mendatangkan kapal keruk yang lebih besar," ujar Helmi Hasan dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Helmi menjelaskan bahwa Pemprov Bengkulu telah meminta Pelindo untuk mendatangkan kapal keruk yang lebih besar dan lebih canggih. Kapal keruk yang saat ini beroperasi, Nera 02, dinilai tidak mampu mengatasi laju sedimentasi pasir yang terus menerus masuk ke alur dan kolam pelabuhan. Kondisi ini menyebabkan proses pengerukan menjadi tidak efektif dan pendangkalan terus berulang. Bahkan, beberapa waktu terakhir, sejumlah kapal nelayan dilaporkan kembali kandas akibat pendangkalan di alur pelabuhan.

Gubernur Helmi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Menteri Perhubungan untuk meminta agar kewenangan pemeliharaan alur Pelabuhan Pulau Baai diberikan kepada Pemprov Bengkulu. Dengan demikian, Pemprov dapat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan alur secara langsung dan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Saat ini, Pemprov Bengkulu hanya dapat mendorong Pelindo untuk bertindak, karena kewenangan pengelolaan berada di tangan Pelindo.

Sebagai solusi sementara, Pertamina dilaporkan mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah per hari akibat terhambatnya pasokan BBM. Untuk mengatasi hal ini, Pertamina berupaya menyalurkan BBM melalui jalur darat dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Selain itu, Pertamina juga tengah menjajaki kemungkinan pemasangan pipa dari tengah laut ke pelabuhan untuk mempermudah proses bongkar muat BBM tanpa harus memasuki alur pelabuhan yang dangkal. Namun, rencana ini masih memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan Pertamina pusat.

Sebelumnya, Pertamina dan Pemprov Bengkulu juga telah mengirimkan surat darurat kepada Menteri Perhubungan terkait masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.