Peluang Pembebasan Dini Ammar Zoni: Asimilasi dan Remisi Menjadi Pertimbangan
Ammar Zoni, aktor yang terjerat kasus narkoba, memiliki potensi untuk menghirup udara bebas lebih cepat dari vonis yang dijatuhkan. Tim kuasa hukumnya, Jon Mathias, mengungkapkan bahwa berbagai hak narapidana dapat menjadi pertimbangan, termasuk asimilasi, remisi, amnesti, grasi, hingga pembebasan bersyarat.
Menurut Jon Mathias, dengan vonis 4 tahun penjara yang diterima Ammar Zoni, hak-hak tersebut secara hukum melekat padanya. Terhitung sejak penangkapannya pada Desember 2023, Ammar Zoni telah menjalani masa tahanan lebih dari setahun. Hal ini membuka peluang baginya untuk mengajukan program asimilasi.
Asimilasi merupakan program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Melalui program ini, narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungan penjara selama periode tertentu dalam masa hukumannya.
Lebih lanjut, Jon Mathias menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan timnya, Ammar Zoni telah menjalani lebih dari 20 persen masa hukumannya, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang hak asimilasi. Meskipun demikian, realisasi hak-hak tersebut sangat bergantung pada perilaku Ammar Zoni selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
"Perilaku baik selama di Lapas menjadi kunci utama. Jika ia mampu menunjukkan perubahan positif, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pengajuan asimilasi memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Minimal, setelah menjalani 18 bulan masa tahanan, ia sudah memenuhi syarat untuk mengajukan asimilasi," tutur Jon Mathias.
Seperti yang diketahui, Ammar Zoni telah tiga kali berurusan dengan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Penangkapan terakhirnya terjadi di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.
Berikut adalah daftar hak-hak narapidana yang dapat dipertimbangkan:
- Remisi
- Asimilasi
- Amnesti
- Grasi
- Pembebasan Bersyarat
Keputusan akhir mengenai pembebasan dini Ammar Zoni akan ditentukan oleh pihak berwenang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk penilaian perilaku dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.