Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menjadi sorotan setelah terungkap alokasi anggaran yang cukup signifikan untuk pengadaan spanduk. Sekretariat DPRD Medan menganggarkan dana sebesar Rp 750 juta untuk mencetak 3.000 buah spanduk sepanjang tahun 2025.

Informasi ini terungkap melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Medan. Proyek dengan kode RUP 54780710 ini menunjukkan detail alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2025.

Pengadaan spanduk ini akan dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing atau e-katalog. Dokumen SIRUP LKPP menyebutkan volume pekerjaan adalah 3.000 spanduk, masing-masing berukuran 5 meter. Artinya, DPRD Medan berencana memasang ribuan spanduk di berbagai lokasi di Kota Medan selama periode Januari hingga Desember 2025.

Berdasarkan data yang tertera, total pagu anggaran untuk proyek ini adalah Rp 750.000.000. Jika dihitung secara matematis, biaya produksi satu buah spanduk berukuran 5 meter tersebut mencapai Rp 250.000. Besarnya anggaran ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai urgensi dan efektivitas pengadaan spanduk dalam jumlah yang besar.

Alokasi anggaran untuk spanduk ini menjadi perhatian publik di tengah berbagai isu penting lain yang dihadapi Kota Medan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau layanan kesehatan.

Penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang berasal dari pajak mereka digunakan, termasuk untuk pengadaan spanduk ini. Kejelasan mengenai tujuan, manfaat, dan efektivitas pemasangan ribuan spanduk ini perlu disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan persepsi negatif.

Pihak DPRD Medan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pengadaan spanduk ini. Transparansi dalam penggunaan anggaran publik adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan Kota Medan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengadaan spanduk ini:

• Transparansi: DPRD Medan perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tujuan, manfaat, dan efektivitas pengadaan spanduk ini.
• Akuntabilitas: Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
• Prioritas: DPRD Medan perlu memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Medan.
• Efisiensi: Pengadaan spanduk harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan harga dan kualitas.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, prioritas, dan efisiensi, DPRD Medan dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran publik memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Medan.