Organisasi masyarakat (ormas) kerap kali menjadi sorotan karena tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena ini, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan pandangannya mengenai akar masalah yang mendasari perilaku tersebut.

Anwar Abbas menekankan bahwa tindakan ormas yang meresahkan tentu tidak dapat dibenarkan. Namun, ia juga menyoroti pentingnya mencari penyebab utama yang mendorong anggota ormas melakukan tindakan tersebut. Salah satu faktor krusial yang ia sebutkan adalah masalah kesejahteraan anggota ormas. Menurutnya, banyak anggota ormas yang belum memiliki pekerjaan yang layak, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai.

"Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak," ujar Anwar.

Lebih lanjut, Anwar Abbas menyerukan kepada pemerintah dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi anggota ormas. Ia meyakini bahwa jika anggota ormas memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, mereka tidak akan cenderung melakukan tindakan yang merugikan atau meresahkan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman ini, Anwar menilai saat ini revisi Undang-Undang Ormas, sebagaimana diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak mendesak dilakukan. Ia berpendapat bahwa undang-undang yang baik sekalipun tidak akan efektif jika masalah kesejahteraan anggota ormas tidak teratasi.

"Karena sebagus apapun sebuah undang-undang dibuat, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka tentu mereka tidak mustahil akan tetap menimbulkan masalah," tutur Anwar.

Sebelumnya, keluhan mengenai tindakan sejumlah ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) hingga aksi premanisme di berbagai daerah telah mencuat. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, bahkan mengungkapkan bahwa tindakan pemaksaan oleh ormas telah menyebabkan pembatalan investasi senilai triliunan rupiah.

Dampak Ekonomi dan Investasi

Tindakan ormas yang meresahkan tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian negara. Investasi yang seharusnya masuk ke Indonesia menjadi terhambat karena investor merasa tidak aman dan nyaman dengan adanya praktik-praktik pungli dan premanisme.

Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah dan dunia usaha memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta memberikan pelatihan dan keterampilan kepada anggota ormas agar mereka memiliki daya saing di pasar kerja. Sementara itu, dunia usaha dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memberikan kesempatan kepada anggota ormas untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Pentingnya Pendekatan Holistik

Menangani masalah ormas yang meresahkan memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Selain penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang melanggar aturan, perlu juga dilakukan upaya-upaya preventif untuk mengatasi akar masalahnya, yaitu masalah kesejahteraan anggota ormas. Dengan memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, diharapkan anggota ormas dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.