Hamas Ajukan Proposal Gencatan Senjata Jangka Panjang Sebagai Solusi Akhiri Konflik di Gaza
Gelombang perundingan baru terkait konflik berkepanjangan di Gaza menemui titik terang. Hamas, kelompok yang menguasai wilayah tersebut, menyatakan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang bertujuan mengakhiri perang dengan Israel. Langkah ini diwujudkan dengan pengajuan proposal gencatan senjata selama lima tahun, sebagai imbalan atas pembebasan seluruh sandera yang saat ini ditahan.
Delegasi Hamas dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir, untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan mediator terkait solusi untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 18 bulan dan merenggut puluhan ribu nyawa. Proposal ini diajukan setelah proposal sebelumnya ditolak oleh pihak Israel awal bulan ini. Usulan sebelumnya tersebut mencakup gencatan senjata selama 45 hari dengan imbalan pembebasan 10 sandera yang masih hidup.
Seorang pejabat Hamas yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa kelompok tersebut siap untuk melakukan pertukaran tahanan secara menyeluruh dan menyetujui gencatan senjata jangka panjang. Hamas bersikeras bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mengarah pada penghentian total permusuhan, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan peningkatan signifikan dalam bantuan kemanusiaan.
Mahmud Mardawi, seorang pejabat senior Hamas, menyatakan bahwa kelompoknya menuntut jaminan internasional terkait pengakhiran perang secara permanen. Ia menuturkan, Israel tidak bisa memulai kembali peperangan setelah kesepakatan parsial apapun, tetapi dengan kesepakatan komprehensif dan jaminan internasional, hal tersebut tidak bisa dilakukan.
Osama Hamdan, pejabat senior Hamas lainnya, menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mempertimbangkan proposal apapun yang tidak mencakup penghentian perang secara menyeluruh dan permanen. Ia juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan meletakkan senjata selama pendudukan Israel terus berlanjut.
Di sisi lain, Israel terus melancarkan serangan di Gaza. Serangan terbaru dilaporkan menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Militer Israel mengklaim telah menyerang ribuan target teror di seluruh Gaza sejak operasi militer dimulai kembali.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mendesak Hamas untuk segera membebaskan para sandera agar Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang warga Gaza. Ia juga mengkritik serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menurutnya memberikan dalih bagi Israel untuk menghancurkan Gaza.
Abbas juga meminta para pemimpin dunia untuk menekan Israel agar mengakhiri perang di Gaza, menarik pasukannya, dan mengakhiri aktivitas permukiman Yahudi. Dia menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian sampai Palestina mendirikan negara di perbatasan yang berlaku sebelum perang Timur Tengah 1967.
Seiring dengan upaya perundingan gencatan senjata, muncul pula wacana mengenai reformasi internal di tubuh Otoritas Palestina. Muncul nama Mohammed Mustafa sebagai kandidat kuat pengganti Abbas. Mohammed Mustafa dipandang sebagai sosok pragmatis yang memiliki hubungan dekat dengan Israel. Reformasi PA dipandang sebagai prioritas bagi AS dan negara-negara Teluk, dengan harapan badan tersebut dapat memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Negosiasi gencatan senjata ini dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir. Upaya sebelumnya untuk mencapai kesepakatan serupa telah gagal karena perbedaan pendapat mengenai persyaratan dan jaminan yang diperlukan. Masa depan perundingan ini masih belum pasti, tetapi adanya tawaran dari Hamas untuk pembebasan seluruh sandera telah menciptakan momentum baru dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.