Pemerintah Kota Cimahi tengah bergulat dengan permasalahan sampah yang mencapai status darurat. Sebagai respons terhadap situasi ini, opsi untuk membuang sampah ke wilayah Citereup, Kabupaten Bogor, kini menjadi pertimbangan serius.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menjelaskan bahwa langkah ini akan diambil jika permohonan penambahan kuota ritase pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat tidak disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Pemkot Cimahi mengajukan peningkatan kuota dari 17 menjadi 27 ritase.

"Jika kuota tersebut tidak disetujui, maka alternatif pembuangan sampah ke Citereup akan diambil. Namun, perlu diperhatikan bahwa opsi ini melibatkan tarif tertentu," ujar Adhitia.

Besaran tarif yang berlaku diperkirakan mencapai Rp 378.000 per ton, belum termasuk biaya transportasi. Pemerintah Kota Cimahi sedang melakukan perhitungan rinci terkait implikasi biaya ini.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Cimahi telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 660/Kep.1792-DLH/2025 tentang Status Tanggap Darurat Sampah. Keputusan ini mengamanatkan pembersihan atau clean up sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) selama satu pekan, mulai dari 21 hingga 27 April 2025.

Adhitia menjelaskan bahwa proses pembersihan TPS masih berlangsung di beberapa lokasi. Diharapkan seluruh TPS telah bersih dari sampah pada tanggal 28 April.

Status darurat sampah di Cimahi diumumkan akibat penumpukan sampah selama sepekan di berbagai TPS. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti, yang menyebabkan sampah tidak terangkut dan menumpuk di berbagai sudut kota. Status darurat sampah ini berlaku mulai 21 hingga 27 April 2025.

Berikut adalah langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemkot Cimahi:

• Pengajuan Penambahan Kuota Ritase ke TPA Sarimukti
• Opsi Pembuangan Sampah ke Citereup, Bogor
• Penerbitan Status Tanggap Darurat Sampah
• Pembersihan TPS Selama Satu Pekan