Jakarta Pertimbangkan Penerapan ERP untuk Subsidi Transportasi Publik: Kapan Realisasinya?
Jakarta kembali menghidupkan wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan bahwa pendapatan dari ERP nantinya dapat dialokasikan untuk mensubsidi transportasi umum.
"Jika ERP diterapkan di Jakarta, seluruh pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan untuk subsidi transportasi, di mana pun lokasinya," ujar Pramono dalam acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, Kamis (24/4/2025).
Menurut Pramono, penerapan ERP diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mengkaji pemberian subsidi transportasi kepada 15 golongan masyarakat, termasuk pengguna Transjabodetabek.
"Kami berencana membebaskan biaya transportasi bagi 15 golongan, tidak hanya Transjakarta, tetapi juga Transjabodetabek," tambahnya.
Apa Itu ERP?
ERP adalah sistem pengendalian lalu lintas yang bertujuan mengurangi kepadatan dengan mengenakan tarif retribusi elektronik kepada pengguna kendaraan bermotor yang melintasi ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk. Sistem ini diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), yang mengusulkan penerapan ERP setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Menurut usulan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tarif ERP akan berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000. Namun, ada beberapa jenis kendaraan yang akan dikecualikan dari aturan ini, yaitu:
- Sepeda listrik
- Kendaraan bermotor umum pelat kuning
- Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri (kecuali pelat hitam)
- Kendaraan korps diplomatik negara asing
- Ambulans
- Kendaraan jenazah
- Pemadam kebakaran
Dengan adanya rencana penerapan ERP ini, diharapkan Jakarta dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dikaji lebih lanjut sebelum ERP benar-benar diterapkan.